Jakarta, Gesuri.id — Safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke sejumlah daerah termasuk yang terbaru di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kritik pedas dari internal PDI Perjuangan.
Kunjungan tersebut dinilai tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal, melainkan sebatas manuver politik demi mendongkrak elektabilitas partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai safari politik tersebut memperlihatkan gejala post power syndrome atau kecenderungan tidak siap kehilangan panggung kekuasaan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Nampak gejala post power syndrome pada figur ini. Kalau dulu sebagai presiden biasa dikerumuni dan dielu-elukan massa, saat ini Jokowi harus mendatangi kerumunan Car Free Day (CFD) hingga membuat kerumunan berkedok acara budaya—meski menabrak tradisi—hanya demi kembali dikerumuni dan dielu-elukan," ujar Andreas.
Andreas menegaskan bahwa pergerakan Jokowi di NTT murni didorong oleh agenda politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bukan kepentingan rakyat setempat. Ia mengkhawatirkan langkah tersebut justru memicu pembelahan di tingkat akar rumput.
- Bagi PSI: Langkah Jokowi diakui berpotensi mendongkrak elektabilitas partai politik tersebut.
- Bagi Masyarakat NTT: Kunjungan tersebut dinilai tidak memiliki misi yang jelas dan justru dinilai berisiko memecah belah warga.
"Bagi Jokowi dan PSI di NTT, misinya jelas untuk mendongkrak kepentingan elektoral PSI. Namun bagi rakyat NTT, misinya sama sekali tidak jelas. Langkah ini justru memecah belah rakyat di akar rumput akibat gaya yang masih suka 'main raja-rajaan'," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Saat ditanya mengenai seberapa efektif manuver Jokowi dalam memengaruhi peta suara di NTT, Andreas meyakini masyarakat wilayah tersebut sudah cukup kritis dan cerdas dalam menilai tindakan para tokoh politik.
Ia optimistis publik dapat membedakan antara aksi yang tulus dengan rekayasa pencitraan semata.
"Masyarakat NTT sudah cukup cerdas untuk menilai mana perilaku yang genuine (tulus) dan mana yang penuh rekayasa—yang dilakukan hanya demi kepentingan berkuasa dan mempertahankan kekuasaan," pungkas Andreas.
