Jakarta, Gesuri.id - Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Agustina Hermanto atau yang akrab disapa Tina Toon menilai Raperda yang dibuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Untuk itu, PDI Perjuangan meminta Anies melibatkan TNI/Polri dalam setiap operasi penegakkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.
"Polri bersama TNI sebagai pendamping petugas sipil di lapangan yang bersifat wajib," ucapnya, Rabu (30/9).
Baca: Anies Plin-plan Soal Larangan Isolasi Mandiri Pasien Covid
Hal ini juga dimaksudkan agar pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia bisa langsung diseret ke ranah hukum.
Dalam aturan yang dibuat Anies ini sebenarnya ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif yang dilakukan Satpol PP dapat juga didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI.
Penggunaan kata 'dapat' ini yang kemudian dikritik oleh PDI Perjuangan dan meminta Anies menghilangkan kata tersebut.
Dengan demikian, segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakkan protokol kesehatan diwajibkan untuk melibatkan TNI/Polri.
"Kami menyarankan agar semua kata dapat bagi Polri dan TNI dalam Raperda ini ditiadakan saja, sehingga petugas pendamping dari Polri dan TNI bersifat wajib," ujarnya.
Selain mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Raperda penanganan COVID-19 ini juga berisi tentang strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Baca: Gembong: Jakarta Lebih Cocok Mini Lockdown Daripada PSBB
Meski demikian, mantan artis cilik ini mengingatkan Anies untuk tidak melupakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Pemulihan ekonomi sangatlah penting, bersamaan dengan penanggulangan kesehatan yang resep awalnya adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan," kata dia.
