Jakarta, Gesuri.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif dini dalam menghadapi ancaman fenomena cuaca El Nino ekstrem.
Fenomena alam tersebut dinilai berpotensi besar mengganggu program strategis nasional, terutama di sektor kedaulatan pangan dan pengelolaan sumber daya air.
"Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurut Said, langkah cepat sangat diperlukan agar dampak buruk perubahan iklim tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain faktor alam, ketidakpastian geopolitik global yang dinamis juga berpotensi memberikan tekanan baru bagi perekonomian nasional.
“Langkah antisipasi ini penting supaya kebijakan pangan dan energi dalam negeri yang kita laksanakan semakin resilien (tangguh) terhadap gejolak eksternal,” lanjutnya.
Di sektor energi, Said menyoroti persoalan mendasar Indonesia yang hingga kini masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai reformasi sektor energi dan perbaikan skema subsidi yang tepat sasaran harus segera dituntaskan oleh pemerintah.
“Kita mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, tetapi di sisi lain, konsumsi energi dalam negeri kita justru berasal dari impor BBM,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Tidak hanya sektor pangan dan energi, Said juga mengingatkan tantangan besar terkait bonus demografi Indonesia yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2041. Jika kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja tidak dibenahi secara signifikan sejak sekarang, peluang emas ini dikhawatirkan akan berubah menjadi beban negara.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari sekitar 147,9 juta penduduk yang bekerja saat ini, lebih dari separuhnya atau sekitar 52 persen masih berpendidikan tingkat SD dan SMP. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah,” tegas Said.
Ia menambahkan, investasi besar pada sektor pendidikan menjadi syarat mutlak agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang daya saing ekonominya terus melesat.
Said berharap berbagai catatan kritis ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesehatan fiskal negara.
“Semoga pengantar ini memberi refleksi yang cukup bagi kita semua sebelum pada hari-hari mendatang kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam,” ucap Said memungkasi.
