Solo, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan pentingnya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, sinergi lintas dinas menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional tersebut.
“ASN dari dinas lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan harus ikut terlibat aktif, bukan hanya dalam administrasi atau perizinan, tetapi juga di tahap implementasi di lapangan,” ujar Aria Bima usai meninjau Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di kawasan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, program MBG bukan sekadar kegiatan pembagian makanan bergizi, melainkan langkah sistemik untuk memperkuat ketahanan pangan, menekan stunting, dan membangun generasi muda yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan penuh ASN di daerah agar program berjalan terukur dan berkelanjutan.
“BGN perlu menyiapkan pelatihan bagi ASN di daerah agar mereka memahami aspek gizi, manajemen distribusi, dan pengawasan mutu. Dengan begitu, MBG tidak hanya jadi program populis, tapi benar-benar berdampak pada kualitas hidup anak-anak bangsa,” tegasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Solo yang dinilainya berhasil menjalankan program MBG secara kolaboratif. Menurutnya, keberhasilan Solo bisa menjadi model pelaksanaan MBG nasional yang menekankan gotong royong antara pusat dan daerah.
Usai melakukan peninjauan di sejumlah SPPG di Sukoharjo dan Solo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersbeut yakin program tersebut akan sukses, karena adanya koordinasi antar stakeholder.
"Apalagi sejak kemarin saya didampingi oleh ASN. Saya didampingi oleh kawan-kawan dari Pemkot, ya," jelasnya.
"Ada kolaborasi antara BGN (Badan Gizi Nasional), untuk program makanan bergizi nasional dengan pemkot, dengan pemerintah daerah, harus betul-betul melakukan berbagai koordinasi," sambungnya.
Lebih lanjut, Aria Bima mengatakan jika sasaran program MBG dinilai sudah cukup jelas. Dimana Kepala Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan di daerah sudah terlibat untuk bersama-sama mensukseskan program MBG.
"Tadi saya pak camat mendampingi, ya. Kemarin pak lurah mendampingi. Jadi ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya dikerjakan badan yang vertikal saja, tetapi untuk pemerintah daerah beserta dinas-dinasnya harus terlibat. Ini untuk lebih menjamin kepastian baik kualitas gizinya, juga pengawasan dalam proses menyiapkan makanannya," jelasnya.
Aria Bima menambahkan pentingnya sertifikasi halal selain sertifikasi dari laik sehat yang harus dimiliki setiap dapur untuk menyakinkan makanan yang diolah halal dan bersih.
"Audit dari bahan baku datang sampai tadi saya ngecek cara membersihkan lapaknya itu ya dengan air panas, kemudian masuk oven sampai disiapkan nanti untuk diracik makanannya kembali," katanya.
Antar dinas perlu saling gotong royong.
Pemerintah sendiri tengah menyiapkan anggaran sekitar 325 triliun untuk program makan siang gratis. Untuk itu ia menekankan pada infrastrukturnya harus benar-benar diperhatikan, atau tidak asal-asalan.
"Semua harus memenuhi prasyarat dan semoga sampai tahun akhir 2025 ini target pemerintah untuk memberikan hampir sekitar Rp56 juta asupan makan siang gratis ini bisa tercapai," kata Aria Bima.
"Saya percaya kalau ini ditangani antara badan yang ada dan kolaborasi dengan pemerintah daerah tentu akan bisa tercapai target tersebut," sambungnya.
Menurutnya adanya kolaborasi dan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah bisa menjadi jembatan kesusksesan program makan bergizi gratis.
