Banyuwangi, Gesuri.id - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai kebijakan bekerja dari rumah (remote) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dicetuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) adalah jawaban dari tren global sekarang dimana anak-anak milenial tidak semuanya bekerja di kantor, bahkan ada yang berlibur sambil bekerja. Tapi produktivitasnya tetap terukur.
“Nah, itu wacana seiring tren globalnya kan begitu sekarang. Bukan lagi jam kerja di kantor tapi outputnya (produktivitas) yang penting dijaga,” ujar Anas, Jumat (22/11).
Baca: Soal PNS Bekerja di Rumah, Ini Tanggapan Ganjar
Ia mengatakan di Banyuwangi sekarang ada sistem pengaduan rakyat miskin semua harus diatasi maksimal empat jam.
Dalam penerapan sistem pengaduan itu, Bupati Banyuwangi tak mempermasalahkan respon pengaduan dijawab dari rumah atau tempat manapun asal target maksimal empat jam terpenuhi.
“Untuk penerapannya saya tidak tanya Camat dan Kepala Dinasnya ada dimana, yang penting orang miskin harus segera diatasi,” kata Anas.
Jika gagal memenuhi target empat jam yang diberikan, Anas mengatakan tak segan memberi sanksi.
“Sehingga dengan demikian, tempat itu tidak menjadi ukuran utama apakah pelayanan bisa dilakukan atau tidak,” ujar Anas.
Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan mekanisme pemberian honor baru bernama Tunjangan Kinerja (Tukin).
Hal itu kata Anas supaya membuat orang yang bekerja maksimal mendapatkan upah yang berbeda dari orang yang tidak bekerja maksimal.
Baca: Ini Kado Istimewa yang Disiapkan Jokowi Untuk PNS
“Sekarang diterapkan yang kerjanya bagus dapat upah lebih banyak. Tunjangan kinerja kami sekarang sudah Rp90 miliar lah yang kami berikan untuk staf,” kata dia.
Anas mengucap syukur, setelah program Tukin terlaksana, kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sangat meningkat dan pengeluaran anggaran untuk honor pun menjadi lebih terukur.
