Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPR resmi mencopot Rieke Diah Pitaloka dari Pimpinan Badan Legislasi (Baleg).
Namun, lanjutnya, hal itu tidak terkait dengan kegagalan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Baca: Tuduhan Ubah Ideologi Saat Bahasan RUU, Pembodohan Publik!
Itu dikatakan Bambang setelah mengkonfirmasi pergeseran pimpinan di Alat Kelengkapan DPR yang menangani soal legislasi tersebut. Rieke sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Baleg.
"Tidak ada kaitannya (dengan RUU HIP)," kata Bambang tanpa memerinci keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/7).
Hanya saja Bambang menuturkann kalau pergantian Rieke Diah Pitaloka dari Pimpinan Baleg adalah untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
Terkait siapa yang akan menggantikan Rieke, lebih jauh Bambang mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR telah memutuskan akan diganti dengan Muhammad Nurdin.
"Surat masuk ke pimpinan hari ini. Sudah saya teken suratnya," katanya.
Politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu menjelaskan kalau pergantian Rieke Diah Pitaloka dengan Muhammad Nurdin ini lebih kepada untuk mengawal RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan terkait dengan banyak bidang dan membutuhkan koordinasi.
"Beliau adalah perwira tinggi kepolisian. Punya wawasan luas," katanya.
Baca: RUU HIP, PDI Perjuangan Kedepankan Musyawarah Untuk Mufakat
Sebelum menjadi anggota DPR di Komisi III, Nurdin adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan pensiun dengan pangkat Komisaris Jenderal.
Bambang menilai kalau peran Rieke Diah Pitaloka ini lebih berfokus pada sektor pembahasan RUU yang sifatnya fokus pada satu sektor. Dia mencontohkan dalam mengegolkan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi undang-undang.
"Untuk kecermatan dan ketelitian kami butuh orang yang punya keahlian berbagai bidang. Kalau fokus, Rieke sudah pernah meloloskan SJSN," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
