Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mengingatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak terjebak menjadi "lembaga pengurus"—yakni lembaga yang hanya memprioritaskan kepentingan pejabat internalnya ketimbang masyarakat.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti ketimpangan serius pada postur anggaran BPIP. Berdasarkan catatan rapat, dari total alokasi operasional BPIP, hanya 2,61 persen yang dikucurkan langsung untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pokok (tupoksi) utama.
"Saya tidak ingin negara ini menjadi sekadar negara pengurus, yaitu yang hanya mengurusi kepentingan pengurusnya saja. Dengan penambahan anggaran ini, seyogianya Bapak dan Ibu sekalian mampu mempertanggungjawabkan uang pajak rakyat untuk sebesar-besarnya tujuan bernegara," ujar Basarah.
Menurut Basarah, postur anggaran tersebut merupakan sebuah anomali. Padahal, BPIP memegang peran krusial dalam membangun mental ideologi bangsa terutama untuk mengisi kekosongan (missing link) pascadibubarkannya BP7 pada awal era Reformasi (1999) hingga terbentuknya BPIP pada 2018.
"Tugas BPIP ini sangat krusial. Namun, jika dari sekian anggaran yang dialokasikan hanya 2,61 persen untuk tupoksi utama, menurut saya ini anomali. Jangan sampai tupoksi membangun mental ideologi bangsa justru terabaikan," tegasnya.
Selain BPIP, Basarah juga menyoroti alokasi anggaran lembaga pemaju HAM. Ia meminta Komnas Perempuan segera berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi anggaran dengan Komnas HAM guna mencegah ketimpangan di antara kedua lembaga tersebut.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ia menegaskan bahwa Komisi XIII membidangi sektor vital kehidupan bernegara—mulai dari pemantapan ideologi Pancasila, pembentukan hukum, penegakan HAM, hingga perlindungan perempuan. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran harus dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas penyesuaian RKA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui. Namun sekali lagi, hendaknya seluruh mitra kerja Komisi XIII jangan menjadi lembaga atau badan yang hanya mengurus kepentingan pengurusnya saja," pungkas Basarah.
