Medan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) segera melakukan investigasi mendalam terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah tersebut dalam dua pekan terakhir.
Desakan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Syahrul Efendi Siregar, usai rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/7).
Syahrul menegaskan, Pemprov Sumut harus mengambil langkah konkret dan komprehensif demi menyelamatkan roda perekonomian masyarakat yang terganggu akibat sulitnya mendapatkan BBM.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengambil langkah hukum serta melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang bermain dan mengambil keuntungan di balik kelangkaan BBM ini," ujar Syahrul.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan masih mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, terutama mereka yang bekerja di sektor transportasi dan logistik.
Merespons upaya pemerintah yang sempat melontarkan wacana pelibatan aparat TNI dan Polri untuk mengemudikan truk tangki demi mengatasi kemacetan distribusi, Syahrul meminta pemerintah tidak mencari-cari alasan darurat.
"Sopir mogok kerja, lalu TNI dan Polri diminta menjadi sopir. Ini bukan alasan yang logis. Sekali lagi, PDI Perjuangan mendorong agar kelangkaan BBM ini dapat diselesaikan secara bijaksana dan tuntas," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membantah bahwa wilayahnya sedang mengalami krisis stok BBM. Menurut Bobby, antrean panjang di SPBU dipicu oleh tersendatnya proses distribusi dari terminal BBM akibat adanya pemberhentian massal pengemudi mobil tangki.
Guna mengatasi kekosongan sopir tersebut, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri untuk menyiapkan pengemudi sementara dan mengawal pasokan hingga proses rekrutmen sopir baru selesai.
"Hasil koordinasi kami dengan pihak Pertamina, ini bukan masalah kelangkaan stok BBM. Masalahnya ada pada pengemudi yang mengantar BBM, terjadi pemberhentian massal karena masalah internal pihak pengelola dengan para pengemudi," jelas Bobby di Kantor Pemprov Sumut, Selasa (14/7/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Di sisi lain, pihak Pertamina membantah adanya isu pemogokan kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak secara massal terhadap para sopir mobil tangki.
Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, meluruskan bahwa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pembenahan internal dan evaluasi kinerja awak mobil tangki.
"Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada aksi mogok sopir tangki seperti isu yang berkembang di media sosial. Ini juga bukan dalam konteks PHK massal," kata Sunardi, Rabu (15/7/2026).
Sunardi menjelaskan, manajemen sedang melakukan penertiban terhadap pramudi yang memiliki kinerja buruk atau tidak memenuhi standar kualifikasi operasional. Kendati demikian, ia memastikan pasokan BBM di Sumatera Utara sebenarnya dalam kondisi aman dan meminta masyarakat untuk tetap tenang.
