Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi.
Imbauan ini merespons laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melintas di wilayah Jakarta pada Jumat (16/10).
Pria yang akrab disapa Bang Kent tersebut menekankan bahwa Pemprov DKI perlu bertindak berdasarkan data yang akurat dan transparan, tanpa memicu kepanikan publik.
"Pemprov DKI Jakarta harus bergerak berdasarkan data, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan kualitas udara Jakarta memburuk hanya berdasarkan citra satelit. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan potensi risikonya," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (17/10).
Baca:
BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa citra satelit hanya merekam keberadaan asap di lapisan atmosfer atas, yang bergerak ke arah tenggara hingga barat, dan belum tentu mengindikasikan lonjakan konsentrasi polutan di permukaan tanah.
Untuk memastikan kondisi riil, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengimbau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup guna menganalisis data secara terpadu.
Kent meminta seluruh alat Sistem Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dipastikan berfungsi optimal agar data parameter seperti PM2.5, PM10, dan Air Quality Index (AQI) dapat disajikan secara real-time.
"Jangan sampai pemerintah hanya menyampaikan asap terdeteksi, tetapi tidak memberikan penjelasan memadai mengenai kondisi kualitas udara di permukaan, potensi dampak, serta langkah lindung diri yang perlu dilakukan masyarakat," tegas Alumni PPRA LXII Lemhannas RI tersebut.
Sebagai langkah antisipasi jika konsentrasi polutan di permukaan meningkat, Kent mendesak Pemprov DKI menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi dengan layanan kesehatan.
Dinas Kesehatan DKI diminta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien gangguan pernapasan.
Perlindungan ekstra wajib diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru.
Selain itu, sekolah dan pengelola fasilitas publik diimbau menyiapkan panduan penyesuaian kegiatan luar ruangan, pengaturan ventilasi, hingga penggunaan alat penyaring udara (air purifier).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi interdaerah. Jika asap karhutla terbukti mencemari udara Jakarta, Pemprov DKI harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah asal titik api untuk membantu upaya pemadaman dan pencegahan karhutla di sumbernya.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Meski demikian, Kent mengingatkan agar Pemprov DKI tidak menutup mata terhadap sumber pencemaran internal ibu kota.
"Pencegahan di sumber kebakaran luar daerah harus berjalan bersamaan dengan pengendalian emisi lokal, seperti kendaraan bermotor, industri, dan debu konstruksi. Penanganan harus berbasis bukti ilmiah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Kent berkomitmen mengawal efektivitas langkah mitigasi Pemprov DKI Jakarta agar tidak sekadar menjadi formalitas rapat koordinasi.
"Udara bersih adalah kebutuhan dasar. Kita tidak boleh panik karena asap terdeteksi di atmosfer, tetapi juga tidak boleh lengah. Pemerintah DKI harus memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan data akurat demi melindungi masyarakat," pungkasnya.
