Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.
Desakan tersebut menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 10,76 persen pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (16/10/2026).
Dolfie menilai, perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia harus direspons secara serius oleh otoritas terkait. Menurut dia, persoalan yang disoroti MSCI bukan berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian nasional, melainkan menyangkut kualitas tata kelola pasar saham Indonesia.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
“Persoalan yang disampaikan MSCI bukan mengenai perekonomian Indonesia, melainkan menyangkut transparansi, integritas, keadilan, dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional,” kata Dolfie melalui layanan pesan, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut merespons laporan MSCI tertanggal 15 Oktober 2026 yang mempertimbangkan kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Menurut Dolfie, OJK dan BEI sebelumnya telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Namun, pengumuman tersebut perlu diikuti dengan bukti nyata agar dapat menjawab berbagai perhatian yang disampaikan MSCI.
Ia menegaskan, kedua lembaga harus menunjukkan hasil perbaikan sebelum MSCI mengambil keputusan pada Juni 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap pasar modal Indonesia.
“Berbagai reformasi yang telah diumumkan belum dinilai memadai oleh MSCI. Karena itu, perlu ditunjukkan kinerja nyata hasil perbaikan yang dapat dicapai sebelum adanya keputusan MSCI pada Juni 2027,” ujarnya.
Dolfie juga menyoroti pentingnya transparansi kepemilikan saham serta pemeriksaan yang kredibel terhadap dugaan perdagangan saham yang terkoordinasi. Menurut dia, pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga keterbukaan informasi dan mencegah praktik perdagangan yang dapat mengganggu kepercayaan investor.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan reformasi ketentuan free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara publik secara efektif. Implementasi kebijakan tersebut, kata dia, tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi kepemilikan dan likuiditas saham yang sesungguhnya.
Dolfie menegaskan, langkah pembenahan pasar modal tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan standar MSCI. Lebih dari itu, reformasi harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pasar modal yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya.
“Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memenuhi standar MSCI, tetapi membangun pasar modal Indonesia yang transparan, berintegritas, adil, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.
Ia berharap OJK dan BEI dapat mempercepat pelaksanaan reformasi serta memastikan setiap kebijakan menghasilkan perbaikan yang terukur. Dengan demikian, pasar modal Indonesia diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor dan menjalankan perannya sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional.
