Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Medan, Bobby Nasution telah mencopot tiga orang pejabat di Kota Medan dalam waktu dua bulan setelah menjabat sebagai wali kota.
Itu dilakukannya sebab sejumlah persoalan, seperti dugaan pungutan liar (pungli) hingga kinerja yang dinilai lambat.
Baca: Jenazah Awak Nanggala-402, Puan: Terus Lakukan Pencarian!
Pemecatan Kepala Dinas Kesehatan Medan Edwin diketahui pada Jumat (23/4).
Bobby menjelaskan bahwa penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama Pemkot Medan. Namun kinerja Edwin dianggap lambat sehingga perlu diganti dengan sosok yang lebih tangkas.
"Sudah diingatkan berkali-kali soal Covid-19 ini, jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal saya dilantik, masalah kesehatan sudah jadi persoalan yang menumpuk," kata Bobby, Jumat.
"Sudah bolak-balik minta Dinkes Medan melakukan pendataan dan penanganan yang baik, tapi kinerja mereka tak kunjung memuaskan. Jadi ini untuk percepatan kita saja agar persoalan kesehatan, terutama Covid-19 lekas diatasi," lanjut Bobby.
Untuk sementara, jabatan kepala dinas kesehatan diisi oleh Wakil Direktur RSUD Pirngadi Medan, Syamsul Nasution sebagai pelaksana tugas.
Lurah Sidorame Timur Bobby juga mencopot Lurah Sidorame Timur Hermanto. Pencopotan Lurah Sidorame Timur dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Hermanto dilaporkan melakukan pungutan liar (pungli).
Bobby kemudian terjun langsung mendatangi kelurahan tersebut dan mengklarifikasinya kepada Hermawan. Saat diklarifikasi Bobby, Hermanto mengatakan tidak pernah melakukan pungli. Atas laporan masyarakat yang mengaku dimintai uang Rp 100.000, Hermanto lalu menjawab bahwa dirinya tidak pernah mematok harga.
Namun dia mengakui menerima uang dari masyarakat tanpa adanya paksaan.
“Maaf ya Pak, saya tidak pernah minta sampai segitu, seikhlasnya. Jujur pak, kalau dikasih saya terima dan kalau nggak dikasih, ya sudah. Tidak ada saya patok-patok, Pak. Selama ini masyarakat banyak yang terima kasih saja dan saya tidak ada masalah. Sama kepling saya ini juga, kalau pun tidak dikasih, saya tidak ada masalah,” kata Hermanto kepada Bobby seperti dikutip dari Tribun Medan, Jumat (24/4).
Dalam kesempatan itu, Bobby menunjukkan video kiriman masyarakat sebagai bukti tindakan pungli. Bobby pun menyayangkan tindakan tersebut, apalagi di masa pandemi banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi.
"Bapak dan ibu jangan begitulah, masyarakat sekarang sudah susah, mengapa harus dimintai uangnya lagi. Pantas saja kalau begini program kita tidak berjalan. Kantor bapak ini dekat dengan Polrestabes Medan, apa bapak nggak takut?” ujarnya.
Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorame Timur
Selain Lurah Sidorame Timur Hermanto, Bobby juga mencopot Kasi Pembangunan kelurahan tersebut, Dina Simanjuntak. Hermanto dan Dina dianggap sama-sama melakukan praktik pungli. Saat itu juga Bobby meminta agar badan kepegawaian segera ditelepon untuk mengurus pencopotan Hermanto dan Dina itu.
Baca: Warga India Sudah Terlanjur Masuk? Ini Kata TB Hasanuddin
“Bapak enggak usah jadi lurah lagi ya. Telepon BKD, suruh ganti dan berhentikan bapak ini sebagai lurah sama ibu ini ya, begitu kinerjanya,” tuturnya.
Kepala Lingkungan (Kepling) 13, Reswandi Siregar saat itu juga dihadirkan sebagai saksi. Menurutnya, masyarakat memang akan lebih mudah mengurus administrasi jika memberikan "ingot-ingot" atau uang rokok kepada petugas. Bahkan Kepling diingatkan oleh lurah agar warga tidak lupa memberikan "ingot-ingot" itu.
“Itu yang kita alami, Pak. Sejauh ini menurut pengakuan warga saya, ada pengutipan yang dilakukan di atas Rp 50 ribu untuk pengurusan SKU. Saat mengurus SKU, warga pertama kali kan bertemu dengan Bu Dina. Baru setelah itu tindak lanjut dengan Pak Lurah. Itu lah yang dialami warga saya. Jumlah warga di lingkungan saya yang mengurus SKU sebanyak 14 orang, tapi saya tidak tahu berapa warga yang sudah datang ke kantor kelurahan ini,” jelas Reswandi. Dilansir dari kompascom.
