Minahasa Selatan, Gesuri.id - Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, SH menandatangani nota kesepakatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Tondano.
Hal itu dilakukan dalam rangka perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Presiden Jokowi: Ibu Mega Seperti Ibu Saya Sendiri
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Selasa (7/6).
Bupati Frangky Donny Wongkar menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini adalah bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam hal optimalisasi program JKN.
Selain itu, hal ini juga merupakan tindaklanjut dari dikeluarkannya Instruksi Bupati Minahasa Selatan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Minahasa Selatan pada bulan Mei lalu.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah bentuk dukungan kami agar Program JKN dapat berjalan dengan baik khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.
Hal ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak yang didasarkan saling membantu,” ujar bupati.
Bupati melanjutkan bahwa melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, akan dipastikan upaya maksimal antara Pemkab Minahasa Selatan dan BPJS Kesehatan.
Dalam peningkatan perluasan kepesertaaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta implementasi pengenaan sanksi administratif, juga kerja sama lain yang disepakati.
“Kami akan memastikan pembuatan prosedur terkait pengurusan kepesertaan Program JKN bagi Peserta di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.
Baca Respon Megawati Atas Sebutan Jokowi Soal Hubungan Ibu-Anak
Menyediakan informasi mengenai proses pendaftaran kepesertaan juga mendukung upaya penegakan kepatuhan peserta Program JKN dengan pendampingan pemeriksaan kepatuhan kepada peserta yang tidak patuh dan melanggar ketentuan Program JKN,” ujar bupati.
Selanjutnya Pemkab Minahasa Selatan beserta BPJS Kesehatan telah menjadwalkan kegiatan forum koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan lembaga pemeriksaan dan pengawasan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.
Akan dilaksanakan setiap triwulan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja lampiran dari nota kesepakatan. Dilansir dari tribunmanado.co.id.
Kurator: Syahrul
