Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah mengintensifkan komunikasi dengan negara produsen vaksin COVID-19.
Rahmad menilai langkah ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok vaksin COVID-19.
"Membuka komunikasi dengan negara yang telah terbukti memberikan komitmen kepada kita," kata Rahmad di Jakarta, Senin (19/4).
Baca: Isu Embargo Vaksin, Charles Ajak Masyarakat Disiplin Prokes
Rahmad menuturkan Indonesia tengah berpacu dengan target vaksinasi COVID-19. Namun, stok vaksin masih menghadapi sejumlah kendala.
Untuk itu pemerintah perlu memastikan negara produsen mengirimkan vaksin yang dipesan Indonesia sesuai kesepakatan hingga membuka peluang menambah jumlah stok vaksin.
"Presiden (Joko Widodo) bisa berkomunikasi langsung kepada Tiongkok agar bisa menambah komitmen dari yang telah disepakati sebelumnya untuk keperluan vaksin kita," ujar Rahmad.
Dorongan komunikasi juga perlu menyentuh negara-negara produsen vaksin yang belum bekerja sama dengan Indonesia. Hal itu untuk mencegah stok vaksin tak bisa dikirim atau pengiriman berkurang.
"Ini perlu dilakukan untuk antisipasi bila yang telah (negara yang sudah) menjalin MoU (nota kesepahaman) tidak tepat waktu atau mundur berbulan-bulan," ujar Rahmad.
Baca: Gus Mis: Revolusi Iran Terinspirasi dari Bung Karno
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut embargo vaksin di India mesti jadi pelajaran bagi Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada negara tersebut.
"Maka perlu langkah-langkah taktis dan antisipatif bila tidak sesuai rencana," ucap Rahmad.
Seperti diketahui Indonesia mestinya menerima 11,7 vaksin AstraZeneca dari kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI). Namun, vaksin yang diproduksi di India dan embargo yang dilakukan negara itu membuat Indonesia kehilangan sekitar 10 juta dosis.
