Magelang, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan keamanan pangan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah antisipasi ini dinilai krusial menjelang dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar serta beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pascalibur sekolah.
"Mendengar kasus keracunan makanan, masyarakat langsung mengingat Program MBG. Padahal, kasus keracunan makanan terjadi di banyak tempat. Karena itu, saya ingin mendorong agar BPOM semakin terlibat dan bekerja sama dalam pengawasan di SPPG," ujar Vita saat menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Galan Livin, Magelang, Jumat (10/7/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut Vita, berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi belakangan ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak. Keterlibatan aktif lembaga pengawas sangat diperlukan agar keamanan pangan benar-benar terjaga dan tidak menimbulkan rasa waswas di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, keberadaan ahli gizi di SPPG memang penting untuk memastikan menu memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, aspek keamanan pangan jauh lebih luas daripada sekadar kandungan gizi.
"Proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan harus diawasi secara menyeluruh agar memenuhi standar keamanan pangan. Dengan demikian, risiko kontaminasi maupun keracunan makanan dapat dicegah sejak awal," tegasnya dalam acara bertajuk “Cerdas Memilih Obat dan Makanan yang Aman” tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala BBPOM Semarang, Rustyawati, memastikan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi pendampingan terhadap SPPG, meskipun saat ini menghadapi keterbatasan anggaran dan personel.
Sebagai solusi, BBPOM Semarang menerapkan strategi pelatihan bertahap dengan membentuk SPPG percontohan. Baru-baru ini, pelatihan intensif selama dua hari telah digelar bagi sejumlah pengelola SPPG.
"SPPG yang sudah memenuhi standar kami latih terlebih dahulu, kemudian kami jadikan kader untuk membimbing SPPG lainnya. Dengan cara ini, pembinaan bisa menjangkau lebih banyak penyelenggara meskipun sumber daya kami terbatas," jelas Rustyawati.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Selain pembentukan kader, SPPG yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan kini menjadi prioritas utama pendampingan. Rustyawati menegaskan, setiap kali ada kasus, timnya akan langsung turun ke lapangan untuk mengaudit total proses produksi.
"Kalau ada KLB, kami pasti turun ke SPPG. Kami cek di mana titik kritis atau titik lemahnya, kemudian kami berikan rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.
Ia menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi komitmen lembaga pengawas tersebut dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis. Melalui sinergi solid dengan pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan pemangku kepentingan lainnya, pengawasan dipastikan akan semakin diperketat seiring dimulainya tahun ajaran baru.
