Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul munculnya berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Dalam Podcast Sudut Dengar Parlemen yang disiarkan Radio TV Parlemen DPR RI, Charles mengatakan bahwa meskipun tujuan program tersebut sangat baik, pelaksanaannya di lapangan belum memenuhi standar keamanan pangan.
“Sudah waktunya Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang. Banyak dapur penyedia MBG yang belum memenuhi standar kebersihan dan pengelolanya pun bukan dari industri makanan,” kata Charles.
Menurutnya, dari hasil pemantauan di lapangan, banyak dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tanpa infrastruktur memadai, seperti saluran air yang buruk, tidak adanya perangkap serangga, hingga pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri.
Selain itu, proses penyimpanan makanan juga tidak memenuhi standar suhu ideal, yang menyebabkan risiko kontaminasi bakteri dan jamur. “Rentang waktu antara proses memasak hingga makanan disajikan ke anak-anak terlalu panjang, bahkan bisa mencapai 7–8 jam,” ujarnya.
Charles menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap dapur yang terbukti menyajikan makanan dalam kondisi tidak layak. “Sampai saat ini belum ada sanksi signifikan. Kalau perlu, operasional dapur yang bermasalah dihentikan sementara,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dikembalikan ke sekolah, dengan melibatkan kantin dan komite sekolah. Menurutnya, hal ini lebih efektif, transparan, dan aman.
“Jika orang tua dan sekolah dilibatkan, mereka pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Selain itu, ekonomi lokal di sekitar sekolah juga ikut bergerak,” tutur Charles.
Ia menekankan, Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini agar berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai tujuan awal: menekan angka gizi buruk di Indonesia tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak.
