Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan pemerintah harus berpihak pada industri elektronik nasional di tengah derasnya arus impor produk asing.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa”.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Darmadi Durianto, dikutip Rabu (12/11).
Darmadi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara. Namun, hingga kini, industri nasional masih sangat bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kondisi ini, menurutnya, merupakan tantangan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat basis industri dalam negeri.
Dalam forum tersebut, hadir para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang diwakili oleh Ketua Umum Budi Mulia dan Sekjen Andy Arif Widjaja, serta perwakilan dari APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia) dan ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara Indonesia). Mereka menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan yang dihadapi sektor industri elektronik nasional.
Beberapa isu utama yang dibahas dalam FGD mencakup ketergantungan bahan baku impor, minimnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk serta tenaga kerja, hingga kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua Umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.
Sementara itu, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Darmadi Durianto menegaskan bahwa hasil FGD ini akan menjadi masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.
“Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.
FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan memperkuat sinergi kebijakan industri. Langkah ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.
Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan profesional.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.
