Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Menteri BUMN Erick Thohir memangkas bonus tantiem yang diterima para direksi dan komisaris BUMN selama ini.
Hal ini karena tidak sebanding dengan kontribusi yang direksi dan komisaris BUMN berikan kepada negara selama ini.
Baca: Mereka Bukan Superman! Politisi Banteng Tegur Erick Thohir
"Menteri BUMN Erick Tohir harus kendalikan bonus tantiem untuk para direksi maupun komisaris BUMN karena diduga banyak yang berlebihan dan tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan kepada negara dan rakyat. Yang ada banyak BUMN yang rugi dan amburadul. Banyak direksi yang umbar gaya hidup mewah, minim prestasi. Ini menghina rakyat namanya” kata Darmadi di Jakarta, Senin (24/2).
Lebih lanjut Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan Erick mengambil langkah-langkah dalam bentuk kebijakan konkret guna mengendalikan keuangan negara yang diberikan dalam bentuk gaji dan bonus tantiem ke direksi dan komisaris BUMN tersebut.
"Tantiem harus dikendalikan lewat beberapa cara. Pertama, perhitungan laba bersihnya harus diawasi ketat, mengingat banyak yang merekayasa laba sehingga laba dilaporkan lebih tinggi dari keadaan sebenarnya," tegasnya.
Kedua, lanjutnya, Erick harus menggunakan berbagai indikator dalam menetapkan tantiem.
"Jangan hanya berdasarkan laba bersih, di antaranya memasukkan market matrix performance seperti tingkat kepuasan masyarakat, market share yang lebih berorientasi Relative Market share, service level rate dan lain-lain," tandasnya.
Di samping market matrix performance, sarannya, Erick tentu harus memperhatikan financial market performance.
"Seperti Return on Sales, Return on Equity, Return on Investment dan lain-lain," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III itu.
Baca: Sonny Soroti Permasalahan di PT PANN Multi Finance
Selain itu, saran dia, dalam menentukan tantiem untuk BUMN perbankan harus dikaitkan dengan besarnya Non-Performance Loan (NPL) maupun Loan at Risk dari BUMN perbankan tersebut.
"Loan at risknya 4 BUMN perbankan sekitar Rp 220 triliun saat ini," ungkapnya.
"Kita mendorong dan mendukung Menteri BUMN segera mengubah cara-cara dan metode pemberian tantiem direksi dan komisaris BUMN demi tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan secara transparan menjelaskan kepada masyarakat mengenai metode pemberian tantiem yang selama ini tidak transparan," tandas Darmadi.
