Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan kembali menyoroti pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sarat dengan manipulasi kekuasaan dan kecacatan etika.
PDI Perjuangan menilai rekam jejak dinamika hukum pada Pemilu 2024 masih meninggalkan luka mendalam bagi marwah konstitusi Indonesia.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa publik belum lupa atas serangkaian 'akrobat hukum', mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 hingga berbagai kejanggalan administratif terkait pemenuhan syarat dokumen pencalonan.
"Terlihat sangat jelas ada upaya intervensi kekuasaan sehingga muncul proses yang ajaib. Ketika syarat usia dan syarat pendidikan diintervensi oleh kekuasaan, di situlah etika, moral, dan konstitusi dilanggar secara telanjang," kata Hasto dalam diskusi di kanal media sosial YouTube Sinkos Indonesia yang dikutip, Minggu (1/11).
Pelanggaran etika berat ini, menurut Hasto, berpotensi mendelegitimasi posisi wakil presiden di mata masyarakat dan para akademisi.
Akibatnya, posisi tersebut kini dinilai menjadi beban politik tersendiri bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
PDI Perjuangan terus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk desakan dari ratusan guru besar yang meminta adanya penegakan etika bernegara.
"Ketika seseorang nyata-nyata tidak lagi memiliki aspek etika dan keteladanan publik akibat intervensi kekuasaan, seharusnya ada rasa malu. Mendengarkan suara rakyat dan suara etika adalah bagian dari tanggung jawab moral kita bersama," pungkasnya.
