Sambas, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengritik keras pemerintah, sebab wajah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas tidak mencerminkan kedaulatan bangsa.
"Layanan publik di sana minim. Akses jalan dan transportasi jauh tertinggal. Sementara, di seberang, Malaysia melesat maju. Jalannya mulus. Masyarakatnya sejahtera," ujarnya saat rapat koordinasi Komisi II DPR RI dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pihak Kemendagri, di Aula Kantor Bupati Sambas, dikutip Jumat (28/11).
Lebih serius lagi, lanjut Deddy, arus pekerja migran ilegal yang masuk lewat jalur perbatasan Sambas ke Sarawak tak pernah berhenti. Data mencatat, sepuluh ribu orang bekerja tanpa dokumen ke Negeri Jiran dalam setahun. Mayoritas buruh kasar.
"Risikonya gaji tak dibayar, ditahan dan dideportasi. Tahun berganti, masalah tetap sama. Siklus kekerasan terhadap pekerja migran tak kunjung putus," ungkapnya.
Dengan berbagai persoalan itu, Deddy menilai negara gagal menjaga kedaulatan perbatasan.
Padahal, ujarnya, perangkat sudah ada, BNPP dibentuk, pembangunan perbatasan menjadi prioritas nasional, namun hasilnya belum terasa di lapangan.
Deddy menegaskan kawasan perbatasan seharusnya menjadi simpul koordinasi lintas kementerian. Bukan sekadar wilayah yang terus-menerus menyuplai tenaga kerja murah ke negara tetangga.
“Perbatasan kita begini. Lalu apa kerjaan kita? Menyuplai buruh kasar ke sebelah? Cilaka betul kita jadi bangsa,” sentak Deddy.
Sebagai wakil rakyat, ia malu dimana kesenjangan kontras mencolok. Aparat keamanan di garis depan etalase negara berdiri gagah. Sedangkan nasib warga perbatasan hanya menggantungkan hidup dari pekerjaan kasar di Malaysia.
“Malu saya. Aparat kita gagah, tapi anak bangsa di sana jadi buruh kasar,” tegasnya.
Fenomena itu ia sebut sebagai perbudakan modern. Maka, Deddy mendesak negara menghentikan lingkaran ini.
"Stop suplai migran buruh kasar. Pembangunan harus adil. Pemerintah mesti serius dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan warga perbatasan. Kalau kita bagus, kita tak perlu jadi babu di sana,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi II ke Kabupaten Sambas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.
