Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI Dapil Papua, Ruth Naomi Rumkabu, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, guna meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Batalyon (Yon TP) 858/MSB sebagai bagian dari penguatan pertahanan wilayah timur Indonesia.
“Jangan sampai ada pertengkaran, apalagi sampai pertumpahan darah di tempat ini,” kata Ruth Naomi, dikutip pada Minggu (1/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ruth Naomi menerima penyerahan dokumen penyerahan tanah dari pihak pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan batalyon. Selain itu, turut diserahkan data 28 anak calon siswa (casis) Bintara Prajurit Karier (PK) Tahun 2026 yang saat ini tengah mengikuti tahapan seleksi.
Ruth Naomi juga mendengarkan secara langsung penjelasan dari keluarga pemilik lahan terkait status tanah yang diserahkan kepada pihak TNI. Ia menaruh perhatian khusus pada potensi munculnya sengketa lahan dan menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara damai melalui dialog.
“Kalau mau meluruskan siapa yang punya, nanti saya bantu dengan RDP. Harus semua duduk, kita selesaikan di sana,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dirinya pada prinsipnya tidak menghalangi pembangunan fasilitas pertahanan negara di wilayah Papua. Namun demikian, ia meminta adanya kepastian dan kejelasan status tanah agar tidak memicu persoalan hukum dan konflik sosial di kemudian hari.
“Yang penting tempat ini benar-benar dilepaskan oleh pemilik ulayat, supaya tidak terjadi masalah panjang ke depannya,” ujarnya.
Peninjauan lokasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Kabupaten Biak Numfor Daniel Rumanasen, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor Dafit Rumansara, pemilik lahan Bernad Rejauw dan Lukas Makmaker, Ketua Adat Bar Aur Wilayah Distrik Oridek Zet Makmaker, serta Serma Nofan Irio selaku Danposter Biak Timur.
Pembangunan Yon TP 858/MSB di Biak Numfor diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan negara sekaligus tetap mengedepankan prinsip keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat.
