Denpasar, Gesuri.id – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek keamanan sistem, integrasi antarlembaga, dan kenyamanan pengguna.
Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rabu (17/9/2025).
“Poin pentingnya adalah bagaimana digitalisasi bisa mempermudah dan membuat pelayanan publik lebih efektif dan efisien,” ujar Deddy.
Deddy mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam penerapan layanan publik digital, namun mengingatkan agar sistem yang dibangun aman, kolaboratif, integratif, dan ramah pengguna.
“Kita sarankan supaya sistemnya aman, kolaboratif, integratif, dan situs atau aplikasinya user friendly serta bermanfaat,” jelasnya.
Ia menilai digitalisasi juga berperan penting mendukung masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja.
“Pelayanan publik yang digital memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam mengakses informasi. Ini bisa mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya.
Di sektor pertanahan, Deddy menyebut Bali layak menjadi pilot project digitalisasi karena bentuk geografisnya sebagai pulau yang memungkinkan pengelolaan data secara terfokus.
“Digitalisasi pertanahan di Bali bisa mempercepat kepastian kepemilikan dan memudahkan akses masyarakat terhadap status tanah mereka,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyoroti capaian sertifikat digital yang baru mencapai 7,5 persen dan menekankan pentingnya transparansi data digital untuk mencegah tumpang tindih sertifikat tanah.
“Dengan digitalisasi, masyarakat bisa cek langsung riwayat dan status tanah di situs BPN. Ini bisa menghindari tumpang tindih,” tambahnya.
Selain itu, Deddy juga mendorong evaluasi rutin terhadap implementasi digitalisasi melalui survei kepuasan publik.
“Yang sudah dilakukan harus dilihat dampaknya. Apakah masyarakat tahu dan merasa terbantu? Itu perlu dikaji,” tutupnya.
