Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, memberikan catatan kritis terhadap target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai pembangunan ibu kota baru tidak bisa hanya berfokus pada penyelesaian proyek fisik semata, melainkan harus disertai kesiapan ekosistem pendukung secara menyeluruh.
"Menurut saya tidak cukup hanya fisik gedung yang dikerjakan, ekosistemnya juga harus terbentuk dulu. Juga berbagai kebijakan terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan yang cukup kompleks," kata Deddy, Rabu (14/1/2026).
Deddy menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN merupakan agenda besar negara yang menyangkut banyak aspek, mulai dari birokrasi, sumber daya manusia aparatur, sistem pelayanan publik, hingga kesiapan sosial dan ekonomi di wilayah baru. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh elemen pendukung telah siap sebelum menetapkan target percepatan pembangunan.
Ia mengingatkan, jika pembangunan hanya mengejar target waktu tanpa perencanaan ekosistem yang matang, dampak jangka panjangnya justru dapat merugikan negara. Ketidaksiapan tersebut berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru, termasuk pemborosan anggaran dan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.
"Jangan sampai ketidaksiapan ekosistem justru akan membebani anggaran, menimbulkan krisis, dan merugikan semua pihak yang terkait dengan pemindahan tersebut," tegasnya.
Menurut Deddy, kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait IKN menjadi sangat penting, mengingat besarnya investasi negara yang telah dan akan digelontorkan.
Ia menilai pembangunan yang tergesa-gesa tanpa fondasi kebijakan yang kuat justru berisiko menghambat tujuan besar pemindahan ibu kota itu sendiri.
Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Presiden Prabowo untuk tidak terburu-buru dan mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif sebelum melangkah lebih jauh dalam pembangunan IKN.
"Saya berharap Presiden Prabowo untuk berhati-hati dan memikirkan dengan matang. Kami tidak ingin Presiden mengambil keputusan yang terburu-buru," pungkasnya.
