Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengritik keras keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).
"Nggak ada urgensinya (pemindahan) empat pulau itu diputuskan langsung tanpa duduk bersama jadi milik Sumut," kata Deddy, dikutip pada Rabu (11/6/2025).
Empat pulau yang dimaksud dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Deddy menilai, keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan sejarah, kondisi sosial masyarakat setempat, serta kemampuan fiskal Sumut yang kini dipimpin oleh Gubernur Bobby Nasution.
"Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?" tanya Deddy, menyinggung keterbatasan anggaran daerah tersebut.
Dengan APBD sebesar Rp13 triliun, menurutnya, Sumatera Utara belum mampu mengelola seluruh wilayahnya dengan optimal, termasuk Pulau Nias yang masih membutuhkan perhatian besar. Ia menyarankan agar Pemprov Sumut fokus pada pembangunan daerah yang ada, seperti Pulau Nias dan Danau Toba, daripada membuat polemik baru.
"Anda (lebih baik) besarkan Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam, nanti Mentawai sekalian anda minta juga," sentil Deddy.
Deddy juga menyindir sikap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang dianggapnya ikut-ikutan dalam wacana pemindahan empat pulau tersebut.
"Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat," pungkasnya.
