Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai pengelolaan kawasan perbatasan negara hingga kini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengkritik peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dinilainya masih sangat terbatas dan belum mampu menjadi motor utama pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema yang sekarang, Badan Pengelola Perbatasan itu cuma EO. Tidak punya kewenangan apa pun, hanya koordinator. Seharusnya, minimal dia jadi integrator,” kata Deddy, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Deddy menjelaskan, saat ini BNPP lebih berfungsi sebagai koordinator tanpa kewenangan eksekusi anggaran yang memadai. Akibatnya, pembangunan di kawasan perbatasan berjalan parsial dan tidak terintegrasi antar-kementerian dan lembaga.
Ia pun mendorong penguatan peran BNPP agar tidak sekadar menjadi fasilitator, tetapi benar-benar berfungsi sebagai integrator pembangunan lintas sektor.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa lemahnya kehadiran negara di wilayah perbatasan berpotensi memunculkan persoalan serius, mulai dari minimnya layanan dasar hingga ancaman terhadap kedaulatan negara.
Menurutnya, masyarakat perbatasan masih menghadapi kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya harga kebutuhan pokok dan logistik.
Ia mencontohkan, harga semen di wilayah perbatasan bisa mencapai Rp800.000 per sak, sementara harga solar menembus Rp80.000. Kondisi tersebut, kata Deddy, menunjukkan ketimpangan pembangunan yang masih sangat nyata dirasakan masyarakat perbatasan.
Selain persoalan ekonomi dan layanan dasar, Deddy juga menyoroti maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai jalur keluar-masuk. Fenomena ini dinilainya berdampak serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia dan mencerminkan lemahnya pengawasan negara di kawasan strategis tersebut.
“Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah, Pak. Patok pun bisa geser. Sekarang perbatasan kita itu jadi pintu masuk, bahkan pintu keluar TPPO yang berujung banyak mati warga kita di luar. Ini apa enggak diurus sama negara? Ini urusan penting, soal wibawa negara,” tegasnya.
Menurut Deddy, pengelolaan perbatasan tidak semata-mata soal pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut kehadiran negara secara nyata dalam menjamin kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia menilai penguatan kewenangan BNPP menjadi langkah mendesak agar wilayah perbatasan tidak terus tertinggal dan semakin rentan terhadap persoalan sosial maupun keamanan.
