Jakarta, Gesuri.id - Rapat Koordinasi (Rakor) Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung GMB-3, Jakarta, Jumat (23/1), menjadi forum penting yang menghadirkan pandangan strategis dari berbagai pihak.
Forum ini bertujuan merumuskan kebijakan inklusif untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan Indonesia.
Salah satu tokoh yang memberikan paparan mendalam adalah Anggota DPR RI periode 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. Dalam presentasinya, ia menegaskan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan bukan sekadar agenda teknis, melainkan fondasi bagi Indonesia untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, keanekaragaman hayati laut yang kaya, serta jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University.
Namun, Prof. Rokhmin menyoroti potensi besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Tantangan klasik seperti rendahnya nilai tambah, keterbatasan akses pasar global, dan lemahnya branding produk perikanan Indonesia masih menjadi hambatan.
“Jika kita ingin produk kelautan dan perikanan Indonesia berjaya di pasar internasional, maka strategi harus menyeluruh: mulai dari peningkatan kualitas produksi, penerapan standar global, industrialisasi berbasis inovasi, hingga diplomasi ekonomi maritim,” ujarnya dalam tema “Kebijakan Penguatan Daya Saing Komoditas dan Produk Kelautan dan Perikanan: Suatu Tanggapan untuk Penyempurnaan.”
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan tren global saat ini menuntut produk perikanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan traceable. Konsumen dunia semakin peduli terhadap asal-usul produk, cara penangkapan, serta dampaknya terhadap ekosistem laut.
Oleh karena itu, Indonesia harus segera memperkuat sistem sertifikasi, digitalisasi rantai pasok, dan promosi branding yang menekankan keunggulan lokal sekaligus komitmen terhadap keberlanjutan.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam percaturan ekonomi maritim dunia. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, kebanggaan, dan kekuatan bangsa," ucap Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia).
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu menegaskan bahwa laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga energi, transportasi, pariwisata, hingga jasa ekosistem yang menopang kehidupan. Menurutnya, konsep ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan di daratan yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, Rokhmin menekankan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki Tugas dan Fungsi (Tusi) krusial dalam transformasi menuju ekonomi biru, meliputi:
- Regulasi & Kebijakan: mendorong praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan pesisir terpadu.
- Pengembangan Industri: hilirisasi produk kelautan agar memberi nilai tambah.
- Riset & Inovasi: integrasi bioteknologi kelautan untuk produktivitas dan ekosistem.
- Pemberdayaan Masyarakat: menjadikan nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku utama.
- Kolaborasi Lintas Sektor: membangun ekosistem ekonomi biru dengan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil.
Prof. Rokhmin mengungkapkan total potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia mencapai US$ 1,4 triliun per tahun, atau sekitar Rp 21.000 triliun. Angka ini setara 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun) dan 1,2 kali PDB nasional saat ini.
Sebelas Sektor Kelautan dengan Potensi Ekonomi
1. Perikanan Tangkap: US$ 30 miliar/tahun
2. Perikanan Budidaya: US$ 210 miliar/tahun
3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan: US$ 100 miliar/tahun
4. Industri Bioteknologi Kelautan: US$ 180 miliar/tahun
5. Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM): US$ 210 miliar/tahun
6. Pariwisata Bahari: US$ 60 miliar/tahun
7. Transportasi Laut: US$ 30 miliar/tahun
8. Industri & Jasa Maritim: US$ 200 miliar/tahun
9. Coastal Forestry: US$ 8 miliar/tahun
10. Sumber Daya Pulau Kecil: US$ 120 miliar/tahun
11. Sumber Daya Non-Konvensional: US$ 200 miliar/tahun. Total: US$ 1.348 miliar (≈ US$ 1,4 triliun/tahun).
“Dengan potensi sebesar ini, laut Indonesia bukan hanya tulang punggung ketahanan pangan, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional. Jika dikelola berbasis inovasi, IPTEKS, dan manajemen profesional, sektor kelautan akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Prof. Rokhmin.
Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan potensi ekonomi kelautan Indonesia mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar, yakni hingga 45 juta orang atau setara 40% dari total angkatan kerja nasional. Menurutnya, jika 11 sektor kelautan dikelola secara optimal, Indonesia bukan hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjelma sebagai kekuatan maritim dunia.
“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia baru sekitar 14%. Padahal negara-negara dengan potensi lebih kecil seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia mampu mencatat kontribusi lebih dari 30%,” ujarnya.
Prof. Rokhmin menekankan sumberdaya ikan Indonesia memiliki potensi produksi lestari sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Ia mengingatkan perlunya pengelolaan bijak: mengurangi eksploitasi berlebihan di wilayah barat yang padat, sekaligus mendorong pemanfaatan di wilayah timur yang masih kaya stok ikan.
Visi strategisnya jelas: menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan tangkap dan budidaya terbesar di dunia, dengan pengembangan berkelanjutan dan produktivitas inklusif. “Pada 2023, Indonesia sudah menempati posisi kedua produsen perikanan tangkap dunia dengan produksi 5,48 juta ton. Namun kontribusi ini masih belum maksimal dibandingkan potensi lestari yang kita miliki,” terangnya.
Data menunjukkan, China berada di posisi pertama dengan 14,50% produksi global, disusul Indonesia (8,45%), India (6,67%), Rusia (5,83%), dan Amerika Serikat (4,99%).
“Dengan posisi sebagai produsen perikanan tangkap nomor dua dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk melampaui China jika mampu mengoptimalkan potensi lestari dan memperkuat tata kelola berbasis ekonomi biru,” tegas Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman itu.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa Indonesia telah menempati posisi Top 3 produsen akuakultur dunia pada 2023, meski masih tertinggal dari China dan India yang mendominasi produksi global. Bahkan, dalam rentang 2012–2023 Indonesia konsisten menjadi produsen akuakultur terbesar kedua di dunia setelah China, dengan India berada di posisi ketiga.
Menurutnya, peluang pengembangan budidaya perikanan di Indonesia masih sangat luas. “Potensi ruang dan sumber daya kita jauh lebih besar dibandingkan tingkat pemanfaatan saat ini. Jika dikelola berbasis teknologi, riset, dan hilirisasi, akuakultur bisa menjadi motor utama ekonomi biru Indonesia,” ujarnya.
Prof. Rokhmin juga menekankan bahwa ikan adalah sumber utama protein hewani masyarakat Indonesia, dengan kontribusi mencapai 54% dari total asupan protein hewani (MSC, 2021). Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024, produksi perikanan Indonesia (tidak termasuk rumput laut) mencapai 15,48 juta ton ikan, terdiri dari:
- Perikanan tangkap laut: 7,52 juta ton
- Perikanan tangkap darat: 0,48 juta ton
- Perikanan budidaya (akuakultur): 7,47 juta ton
“Dari jumlah tersebut, 28% asupan protein hewani masyarakat berasal dari perikanan tangkap. Ini menegaskan peran penting sektor perikanan dalam ketahanan pangan nasional,” katanya.
Selain itu, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa lima komoditas utama mendominasi ekspor perikanan Indonesia, yaitu:
1. Rumput laut
2. Tuna – Tongkol – Cakalang
3. Udang
4. Cumi – Sotong – Gurita
5. Rajungan – Kepiting
Dengan posisi strategis sebagai produsen akuakultur terbesar kedua dunia selama lebih dari satu dekade, Rokhmin menekankan perlunya penguatan teknologi, riset, dan hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pusat industri perikanan global.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa bioteknologi perairan adalah salah satu domain strategis dalam pengembangan ekonomi biru Indonesia. Bidang ini tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, energi, lingkungan, dan konservasi.
Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO ini menjelaskan empat domain utama industri bioteknologi perairan:
1. Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut untuk bahan baku nutraseutikal, farmasi, kosmetik, biofuel, dan beragam industri lainnya.
2. Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih unggul ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, dan tanaman pangan pesisir.
3. Rekayasa genetik mikroorganisme untuk bioremediasi lingkungan tercemar, mendukung pemulihan ekosistem pesisir dan laut.
4. Aplikasi bioteknologi untuk konservasi melalui teknologi DNA dan kultur jaringan guna melestarikan spesies laut serta rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun.
“Jika potensi blue economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS serta manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” tegasnya.
Prof. Rokhmin menilai bioteknologi laut sebagai “harta biru” yang dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi nasional. Namun, ia juga mengingatkan adanya empat dinamika global yang harus diantisipasi:
- Ketegangan geopolitik (Rusia–Ukraina, konflik Israel–Palestina, dan Israel–Iran).
- Perang dagang global.
- Triple ecological crises: polusi, hilangnya biodiversitas, dan pemanasan global.
- Disrupsi teknologi Industri 4.0, khususnya AI dan robotik.
“Jika pemerintah RI tidak mengantisipasi dampak akibat dinamika global ini secara tepat, maka investasi asing, perdagangan, dan ekspor akan menurun. Banyak industri gulung tikar, produksi pangan menurun, pengangguran dan kemiskinan meningkat,” ujarnya.
Dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045, Prof. Rokhmin menekankan bahwa kunci utama bagi Indonesia untuk menjadi negara maju adalah produktivitas tinggi, daya saing global, serta pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Ia menegaskan, Indonesia harus bertransformasi dari negara berbasis komoditas menjadi negara berbasis inovasi dan teknologi, dengan sektor agro-maritim sebagai keunggulan komparatif terbesar.
“Bonus demografi yang berlangsung hingga 2040 adalah kesempatan emas yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Jika gagal memanfaatkan jendela waktu ini, kita akan terus tertinggal,” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.
