Surabaya, Gesuri.id — Konsistensi merealisasikan janji politik melalui kerja nyata dan pengawalan program yang bermanfaat bagi masyarakat mengantarkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menerima penghargaan Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Senin (12/10).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Bagi Deni, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan pengingat bahwa amanat rakyat harus dijawab melalui perjuangan yang berkelanjutan.
"Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa amanat rakyat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami perjuangkan di DPRD harus dapat dikawal menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Deni.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menilai, realisasi janji politik berkaitan erat dengan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan, alokasi anggaran, dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan publik.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Melalui fungsi legislasi, DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah.
Fungsi anggaran digunakan untuk mengawal alokasi belanja pembangunan, sementara fungsi pengawasan memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Deni menegaskan bahwa ketiga fungsi tersebut harus berjalan beriringan. Pengawalan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus berlanjut hingga program terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ketiganya harus dijalankan secara optimal agar kebijakan dan program yang diperjuangkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Politisi muda yang juga menjabat sebagai Ketua PA GMNI Jawa Timur ini menjelaskan, penyerapan aspirasi melalui pertemuan langsung dengan konstituen menjadi kunci dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dengan turun langsung ke lapangan, anggota DPRD dapat mendengarkan persoalan dan memahami kebutuhan riil masyarakat.
Aspirasi tersebut kemudian dikawal melalui mekanisme pembahasan kebijakan dan anggaran. Deni menilai, proses ini membutuhkan komitmen kuat agar masukan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan, melainkan terwujud dalam bentuk program nyata.
"Aspirasi yang disampaikan itulah yang kemudian kami kawal melalui mekanisme di DPRD, sehingga program yang diperjuangkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Baca: Soal Pertimbangan MK Terkait Ijazah Gibran, Ganjar Pranowo
Selain menekankan tanggung jawab wakil rakyat, Deni mengajak generasi muda untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. Menurutnya, setiap kebijakan politik berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari sektor pendidikan dan kesempatan kerja hingga pembangunan serta pelayanan publik.
Oleh karena itu, generasi muda perlu memahami proses politik sekaligus mencermati rekam jejak para wakil rakyat. Partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya anak muda, sangat diperlukan untuk memastikan mandat politik dijalankan secara bertanggung jawab.
"Anak muda harus lebih jeli melihat siapa yang benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jangan acuh terhadap kondisi di sekitar, karena keputusan politik turut menentukan arah pembangunan dan kehidupan kita bersama," tegasnya.
Deni menambahkan, masyarakat memiliki hak penuh untuk menilai kinerja wakil rakyat yang telah diberi mandat. Kepercayaan publik tersebut, menurut dia, harus dibayar tuntas melalui kerja nyata dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat selama masa jabatan.
