Malang, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewanti Rumpoko, menyoroti temuan kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang yang dinilai jauh dari standar gizi. Ia meminta pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, menyusul laporan adanya menu sederhana yang tidak mencerminkan tujuan utama pemenuhan gizi anak.
“Pemerintah pusat segera harus mengevaluasi teknis pelaksanaan MBG secara komprehensif,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (25/2/2026).
Mantan Wali Kota Batu itu menyampaikan, jika benar temuan tersebut terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Malang, maka kondisi itu sangat disesalkan dan memprihatinkan.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak tidak boleh dijalankan sekadar formalitas.
Jika dalam evaluasi tersebut, kata Dewanti terdapat penyimpangan tentunya harus ada tindakan tegas jika ada hal- hal yang tidak masuk kriteria pemenuhan gizi yang baik sesuai tujuan dari pelaksanaan MBG itu sendiri.
“Dan alangkah baiknya jika pemda setempat juga menjadi pengawas dan memberi masukkan kepada SPPG di wilayah masing-masing agar kualitas MBG bisa memenuhi standart dan rasa serta menunya di sukai anak-anak,” ucapnya.
Pelaksanaan program MBG selama Ramadan di Kabupaten Malang sebelumnya menuai kritik setelah sejumlah siswa di berbagai kecamatan dilaporkan menerima paket makanan yang dinilai jauh dari standar makanan bergizi. Laporan yang diterima menyebutkan menu yang dibagikan rata-rata berupa telur, jeruk, roti, dan kurma dengan taksiran harga sekitar Rp 5 ribu per paket.
Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan standar makanan bergizi yang semestinya menjadi ruh program. Dewanti menegaskan, apabila benar terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian standar, maka perlu ada penindakan tegas agar tidak mencederai semangat program yang bertujuan membangun generasi sehat dan berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar pelaksanaan MBG benar-benar memenuhi aspek kecukupan gizi, kualitas bahan makanan, hingga kesesuaian dengan kebutuhan anak-anak usia sekolah.
Dengan demikian, program yang diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa itu tidak berubah menjadi sekadar rutinitas administratif tanpa dampak signifikan bagi tumbuh kembang siswa.
