Surakarta, Gesuri.id - Ketua Tim Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan perlunya peningkatan fasilitas di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan perkembangan kualitas, baik pelayanan maupun secara fisik, dalam hal ini kondisi bangunan.
Baca: Puan: DPR Bersama Rakyat Wujudkan Indonesia Tangguh
“Kita mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga menerima masukan dari masyarakat mengenai kualitas dari Asrama Haji Donohudan. Karena itu, kita (Komisi VIII DPR RI) ingin sekali ada penigkatan kualitas, dalam hal pelayanan asrama haji secara umum,” ungkap Diah usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/9).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, diperlukan standar fisik dalam asrama haji. Karena itu, menurutnya asrama haji perlu memiliki standar. Contohnya, bisa dibangun seperti hotel bintang 3 dengan adanya fasilitas aula. Kemudian kualitas bangunan, sirkulasi udara, serta kamar mandinya juga perlu diperhatikan.
"Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Pengelolaan Asrama Haji sedang mendalami mengenai nomenklatur apa yang pas untuk Asrama Haji, apakah tetap namanya ‘Asrama Haji’ ataukah “Hotel Haji”. Namun, penggunaan nomenklatur ini harus dirumuskan dengan seksama karena berkaitan dengan banyak peraturan mengenai penggunaan aset negara, yang sehingga tidak akan menimbulkan masalah di masa mendatang," terangnya.
Baca: Hasbi Optimistis Tahun 2022, Banten Miliki Asrama Haji
Oleh karena itu, melalui Kunjungan Kerja tersebut, Diah mengungkapkan, sebagai upaya mendorong efektifitas pengelolaan asrama haji, maka Komisi VIII DPR RI pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 akan mendalami dengan mengundang banyak pihak, seperti Kementerian/Lembaga, asosiasi, Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah, maupun dari para pakar.
"Komisi VIII DPR RI berharap, ke depannya asrama haji dapat semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepentingan calon jemaah haji dengan tidak terlalu membebani keuangan negara dalam pengelolaannya,” harap politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu.
