Gorontalo Utara, Gesuri.id - DPRD Gorontalo Utara (DPRD) meminta pemerintah kabupaten untuk mulai mengurangi anggaran operasional dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di setiap tahun anggaran berjalan.
Hal itu diungkap Ketua DPRD Gorut, Djafar Ismail usai memimpin rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan dokumen rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gorontalo Utara tahun anggaran 2019, di ruang sidang kantor DPRD, Rabu (20/5).
Baca: Demi Kesehatan, DPRD Gorut Ingatkan Pentingnya Masker
Dua hal yang menjadi rekomendasi DPRD hasil pembahasan LKPJ 2019, katanya, pertama ditemukan beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) selama 1 tahun, pada kenyataannya ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang capaiannya nol.
Artinya, ada beberapa program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2019, namun anggarannya tidak ada.
"DPRD menilai tidak ada keseriusan OPD teknis untuk menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai perencanaan," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Kedua dan yang terpenting katanya, adalah masih besarnya anggaran operasional dibanding anggaran untuk program dan kegiatan.
Maka mulai tahun anggaran 2020 ini, harus dilakukan perubahan secara signifikan agar fokus pemanfaatan APBD setiap tahun harus benar-benar untuk masyarakat.
"Jangan merencanakan anggaran hanya untuk operasional saja," ucap Djafar.
Akibatnya, kemajuan "progress" secara akumulatif di tahun 2019, capaiannya sangat di bawah.
Namun DPRD pun menduga, kemungkinan hal itu terjadi karena adanya peralihan pemerintahan daerah serta RPJMD 2019 yang belum ditetapkan, sehingga pelaksanaan pemerintahan kabupaten dan pembangunnya masih mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJP kabupaten.
Namun ada hal yang menggembirakan ditemukan DPRD kata Djafar, yaitu adanya sentuhan-sentuhan program yang sudah masuk, meski realisasi atau pelaksanaan di tingkat bawah belum maksimal.
Baca: Efek Corona, DPRD Gorut Harapkan Angka Kemiskinan Tak Naik
Maka DPRD meminta, agar dua rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti, agar dari tahun ke tahun kondisi yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi berulang.
DPRD pun akan mendorong pemkab khususnya bupati dan wakil bupati, untuk merealisasikan janji-janji politiknya, serta akan mengawal pemkab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
