Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Dolfie OFP, mencecar habis Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyeksi rasio utang negara dalam Rancangan APBN 2026.
Suasana rapat pun menjadi ricuh karena perdebatan tajam mengenai batas maksimal utang, proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB), hingga alokasi dana bagi hasil yang dinilai menyimpang dari aturan undang-undang.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap Hadapi
Dolfie menegaskan bahwa pemerintah telah menggunakan secara maksimal ruang pembiayaan utang pada tahun 2026 yang dipatok sebesar 39,96% dari PDB, dengan nilai mencapai Rp781 triliun.
Ia menuntut komitmen Menkeu Purbaya agar tidak menambah utang di atas angka tersebut tanpa kembali meminta persetujuan DPR.
“Kalau nanti melebihi dari Rp781 triliun, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami,” tegas Dolfie sambil menunjuk-nunjuk ke arah Purbaya dalam rapat DPR.
Selain soal utang, Dolfie juga menyoroti alokasi dana bagi hasil (DBH) dalam APBN 2026 yang hanya dicatat sebesar 50%.
Menurutnya, angka tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang.
“Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan aturan, bagaimana dengan kementerian lain?” sindirnya keras.
Dalam perdebatan sengit tersebut, Menkeu Purbaya mencoba menenangkan suasana dengan menyebut bahwa angka Rp781 triliun memang menjadi ruang maksimal pembiayaan utang sesuai proyeksi PDB 2026.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Ia mengakui, jika realisasi utang melewati angka itu, pemerintah akan kembali ke DPR untuk membicarakan langkah koreksi.
“Kalau menembus angka itu, berarti ada sesuatu yang di luar prediksi. Maka kami akan datang lagi ke DPR untuk menentukan langkah bersama demi kebaikan negara,” jelas Menkeu Purbaya.
Dolfie tetap menegaskan bahwa pemerintah wajib disiplin menjalankan undang-undang serta menjaga konsistensi dalam target rasio utang.
