Tanjungpinang, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menekankan bahwa pengembangan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) harus dilakukan secara terarah dengan tata ruang terpadu. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Ini daerah premium. Potensi perikanan, pariwisata pantai, sampai industri galangan kapal dan elektronik sangat luar biasa. Tinggal bagaimana landscape pengembangannya disusun,” kata Aria Bima dalam kunjungan Tim Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan, setiap wilayah perlu memiliki spesifikasi pengembangan. Batam, misalnya, difokuskan untuk industri elektronik dan galangan kapal. Bintan diarahkan ke sektor perkebunan dan pariwisata, sementara Karimun diperkuat di sektor perikanan dan wisata pantai.
“Kalau semua diarahkan ke industrial estate, dikhawatirkan pertumbuhan tidak seimbang,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pentingnya peran investor swasta dalam membangun BBK. Namun, investasi yang masuk tetap harus menyesuaikan tata ruang dan landscape pemerintah.
“Kita butuh tidak hanya state capital, tapi juga private capital yang bisa mengkolaborasikan wilayah ini agar produktif, tapi tertata,” ujarnya.
Aria menambahkan, Komisi II DPR RI akan memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar peluang emas di BBK tidak terbuang sia-sia.
