Jakarta, Gesuri.id — Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kepada sektor industri harus didasarkan pada pertimbangan matang dan memiliki dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat.
Karena HGBT merupakan bentuk dukungan pemerintah berupa penyediaan gas dengan harga khusus, manfaatnya wajib dirasakan hingga ke tingkat hilir.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekon, menekankan agar setiap industri yang mengajukan HGBT memiliki peta jalan (roadmap) yang konkret. Efisiensi biaya energi yang diperoleh industri seharusnya tercermin pada ketersediaan dan harga produk yang lebih terjangkau di pasar nasional.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Mendapatkan harga HGBT itu mirip seperti menerima subsidi. Dasarnya harus kuat dan dampaknya kepada masyarakat juga harus jelas. Yang paling utama, HGBT ini betul-betul bermanfaat untuk kepentingan publik," tegas Donny saat Audiensi Komisi XII DPR RI bersama Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Donny memahami bahwa gas merupakan komponen vital dalam struktur biaya industri manufaktur. Pada industri tertentu, beban energi gas bisa menycapai sekitar 30 persen dari total biaya produksi. Namun, efisiensi dari harga khusus tersebut tetap harus dipertanyakan output-nya bagi konsumen.
Guna memastikan kelayakan insentif ini, Komisi XII DPR RI akan memverifikasi berkas rekomendasi yang diajukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Langkah Lanjutan: Membawa isu HGBT dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian ESDM.
- Fokus Evaluasi: Menilai kelayakan industri pemohon serta mengukur sejauh mana urgensi pemberian harga khusus gas tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Galunesia memaparkan bahwa konsumsi aluminium nasional saat ini mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor akibat keterbatasan pasokan aluminium primer domestik.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Atas kondisi tersebut, Galunesia mengusulkan pemberlakuan tarif HGBT maksimal USD 7 per MMBTU bagi industri aluminium hilir. Skema ini diperkirakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- Penghematan Energi: Memangkas biaya hingga USD 1,2 juta per bulan (sekitar USD 14,4 juta per tahun).
- Keberlangsungan Usaha: Menjaga operasional industri nasional di tengah gempuran produk impor.
- Penyerapan Tenaga Kerja: Melindungi dan mempertahankan sekitar 10.000 tenaga kerja di sektor aluminium.
Komisi XII DPR RI berjanji akan mendalami usulan tersebut bersama pemerintah agar kebijakan HGBT yang dikeluarkan nantinya tepat sasaran dan berkeadilan.
