Jakarta, Gesuri.id — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyepakati usulan tambahan anggaran untuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp500 miliar dalam tahun anggaran 2027.
Dana tambahan tersebut difokuskan khusus untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menjelaskan bahwa pengadaan alokon memegang peranan krusial dalam upaya pengendalian kependudukan guna memastikan struktur demografi yang sehat.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Ia juga mengingatkan bahwa bonus demografi tidak akan otomatis mendatangkan keuntungan jika ledakan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, namun lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi,” ujar Charles, dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (3/9/2026).
“Penggunaan tenaga kerja kasar yang makin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga makin dominan. Jadi, ini benar-benar harus tepat nih kebijakan [pengendalian kependudukan] dari pemerintah,” sambungnya.
Sebelumnya, DPR sempat mengkritik pengalokasian anggaran pengadaan alokon dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang hanya dipatok sebesar Rp350 miliar. Para anggota dewan menilai anggaran ideal untuk sektor ini semestinya berada di kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun agar distribusi alat keluarga berencana (KB) benar-benar merata dan efektif menekan pertumbuhan penduduk.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, bahkan mengungkapkan bahwa pada APBN 2026 lalu, pemerintah sempat tidak mengajukan anggaran sama sekali untuk alokon. Akibatnya, terjadi lonjakan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).
“Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat—kalau kita sekarang mengubah narasi menjadi ‘dua anak lebih sehat’, bukan ‘dua anak cukup’ lagi—tentunya kita juga berpikir bagaimana salah satu cara menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Dan salah satu instrumen perencanaan keluarga adalah dengan alokon,” tegas Nihayatul.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Dalam kesempatan yang sama, Nihayatul juga melayangkan kritik tajam kepada pemerintah terkait pembatasan akses alokon yang hanya didasarkan pada pengelompokan desil kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa program keluarga berencana merupakan kebutuhan masyarakat secara luas, sehingga penyediaan alokon tidak boleh didiskriminasi atau hanya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi tertentu.
“Jadi, menurut saya, alat dan obat kontrasepsi ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu dibatasi bahwa yang boleh mengambil hanya [masyarakat dari] desil 1, 2, dan 3. Emangnya yang desil 4, 5, dan 6 itu tidak boleh pakai alat dan obat kontrasepsi, tidak boleh KB juga?” kritiknya.
Nihayatul menggarisbawahi bahwa ketersediaan alokon merupakan fondasi penting dalam perencanaan keluarga yang sehat, yang pada akhirnya juga menjadi kunci utama dalam memutus rantai pencegahan stunting melalui pengaturan jarak serta jumlah kelahiran yang ideal.
