Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengeksekusi penataan kabel utilitas di ibu kota. Desakan ini disampaikan menyusul telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
"Kami ingin perda yang sudah dibuat ini segera dilaksanakan. Termasuk kejelasan penugasan operatornya dan hal-hal lain, semua harus berjalan sesuai dengan target," ujar Yuke di Jakarta, Kamis (16/7).
Baca: Ini Cerita Ganjar Yang Pernah Tinggal di Kontrakan
Menurut Yuke, masalah kabel semrawut menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat saat dirinya menggelar reses. Ia menilai, karut-marut jaringan utilitas tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Bahkan, di beberapa wilayah ibu kota, persoalan ini telah memakan korban jiwa.
"Di beberapa wilayah penataannya memang sudah bagus dan kabel-kabelnya sudah rapi. Namun, di wilayah lain kondisinya justru semakin parah," kata Yuke.
Selain meningkatkan keselamatan warga dan kerapian kota, Yuke menyebut penataan ini akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi para operator pemilik jaringan. Selama ini, pengawasan di lapangan dinilai masih lemah.
"Kalau sekarang kan tidak jelas. Mereka tinggal memasang kabel begitu saja, tidak bertanggung jawab, dan mendirikan tiang sembarangan," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengakui bahwa penataan jaringan utilitas di Jakarta cukup kompleks. Akibatnya, pembenahan tidak bisa dilakukan secara instan dan serentak di seluruh wilayah.
"Beberapa titik sudah mulai dikerjakan. Hanya memang tidak bisa semuanya bersamaan karena persoalan kabel ini sangat banyak dan kompleks," ujar Pramono.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Pram itu memastikan jajarannya akan bergerak cepat untuk menertibkan kabel-kabel semrawut tersebut. Ia menegaskan, regulasi yang telah ditandatangani akan menjadi payung hukum kuat untuk memulai penataan secara masif.
"Sejak adanya Perda tentang SJUT yang mengatur keberadaan kabel di Jakarta, penataan segera kami mulai," pungkas Pram.
