Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan kebijakan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sudah cukup kompleks. Dari penerapan hingga perpanjangan sistem ganjil genap, serta rencana penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
“Saya menilai penerapan semua kebijakan itu karena Pemprov DKI belum siap dengan moda transportasi massalnya,” ujarnya, Rabu (7/11).
Baca: DPRD DKI: Ganjil Genap Diperpanjang, Transportasi Massal ?
Setelah penerapan sistem ganjil genap yang belum cukup berhasil mengatasi kemacetan di Jakarta, Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan, agar Pemprov DKI segera memberlakukan sistem ERP.
“Sistem sebelumnya hanya memindahkan kemacetan. Jadi sistem ERP harus segera diterapkan,” katanya.
Hingga saat ini, menurut Gembong, Pemprov DKI belum menyelesaikan pembangunan infrastruktur sistem ERP agar pembatasan kendaraan pribadi yang masuk di Jakarta segera terwujud.
“Penerapan sistem ERP ini pun sama dengan sistem yang diberlakukan sebelumnya (ganjil genap), hanya untuk menunggu penyediaan modal transportasi massal yang baik di Jakarta,” terangnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini Pemprov DKI belum bisa mewujudkan moda transportasi massal yang baik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah fokus pada penyediaan moda transportasi massal. Karena ketersediaan angkutan massal tersebut bisa menjadi solusi pada penerapan sistem Electronic road pricing (ERP).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan bahwa pihaknya tengah fokus pada perluasan moda transportasi massal yang terintegrasi di Jakarta. Karena pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta membutuhkan solusi moda transportasi massal.
“ERP kan butuh angkutan massal yang memadai. Jadi kita fokus pada perluasan integrasi transportasi massal," ujar Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (6/11).
Senada dengan Gembong Warsono, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menegaskan, kebijakan pembatasan kendaraan di Jakarta, menurut Tigor harus segera dipermanenkan dengan pengendalian kendaraan menggunakan sistem ERP.
Apalagi sistem tersebut, menurut Tigor sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah memiliki regulasi penerapannya. “Warga Jakarta sudah mulai beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum massal secara suka rela,” katanya.
Selanjutnya, ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pembangunan infrastruktur ERP bersama perusahaan yang profesional dan memiliki pengalaman mengelola sistem ERP di negara lain. “Kita bisa melihat contoh misal di Singapura, sistem ERP bisa mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi,” katanya.
Baca: Gembong: OK-Oce, Rumah Dp Nol Rupiah, OK-Trip Mangkrak
Tigor menuturkan, untuk menjadi kota metropolitan Jakarta tidak membiar warganya menggunakan kendaraan pribadi. Karena, itu hanya akan menyebabkan kota Jakarta menjadi kota yang tidak ramah dan sehat kepada warganya.
“Sistem ERP ini seharusnya sudah diberlakukan tahun 2010 lalu, Jakarta pasti sudah memiliki layanan angkutan umum massal yang ramah untuk warganya,” ungkapnya.
