Jakarta, Gesuri.id — Merekabnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan yang mencapai 1.314 kasus sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026 memicu sorotan tajam dari parlemen daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera memperkuat langkah pencegahan dan tidak melimpahkan seluruh beban pengendalian nyamuk kepada masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa angka 1.314 kasus tersebut bukan sekadar data statistik biasa, melainkan sinyal peringatan serius bagi Pemprov DKI dan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan untuk bergerak cepat.
"Dengan jumlah 1.314 kasus, Pemprov harus bergerak cepat melakukan pencegahan agar kasus DBD tidak terus bertambah," ujar Yuke.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar edukasi dan aksi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus disertai pengawasan ketat serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dari pemerintah.
"Jangan hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat. Imbangi dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai. Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) juga harus dijalankan secara konsisten," tegas Yuke.
Selain penguatan pengawasan jentik, Yuke meminta Sudinkes Jakarta Selatan mengoptimalkan pengendalian populasi nyamuk, khususnya di kawasan permukiman yang tergolong rawan penularan.
Ia turut mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengantisipasi lonjakan pasien. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diminta memastikan kesiapan ruang rawat, sarana medis, hingga ketersediaan obat-obatan.
"Kami berharap berbagai langkah preventif dan kesiapan fasilitas medis ini dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat," tambahnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan bahwa tren peningkatannya masih berada dalam pola musiman yang dipengaruhi faktor iklim dan cuaca. Meski demikian, pihaknya memastikan upaya PSN dan edukasi publik tetap dilanjutkan.
Terkait isu laporan lima kasus kematian akibat DBD di Jakarta Timur, Ani menyampaikan bahwa Dinkes akan melakukan verifikasi ulang. "Di data kami belum ada laporan kasus DBD yang meninggal dunia. Nanti akan saya cek kembali sumber datanya," ujar Ani saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Sudinkes Jakarta Selatan, Fitria Ramdhita, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menjalankan PSN secara serentak, rutin, dan berkelanjutan sekurang-kurangnya satu kali dalam sepekan.
