Klungkung, Gesuri.id – DPRD Kabupaten Klungkung resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Kamis (27/11/2025). Seluruh fraksi berhasil mencapai kesepakatan tepat waktu dalam forum yang turut dihadiri Bupati I Made Satria dan jajaran Forkopimda.
Usai ketukan palu pengesahan, Ketua DPRD Klungkung Fraksi PDI Perjuangan Anak Agung Gde Anom menyampaikan penegasan khusus terkait skema pinjaman daerah yang masuk dalam struktur APBD 2026.
Ia menekankan bahwa langkah pembiayaan tersebut harus dikawal dengan pengawasan ketat agar benar-benar digunakan untuk pembangunan produktif.
“Persetujuan APBD 2026 ini kami ambil untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur mendesak. Tetapi saya tegaskan, setiap rupiah dari pinjaman daerah harus dikelola hati-hati. DPRD tidak akan segan melakukan evaluasi ketat bila penggunaannya melenceng dari target produktif atau hanya habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.
Penegasan itu disampaikan mengingat APBD 2026 masih menghadapi defisit yang cukup lebar. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun, sementara Belanja Daerah mencapai Rp2,05 triliun. Untuk menutup selisih tersebut, DPRD menyetujui pembiayaan melalui Pinjaman Daerah (PT SMI) sebesar Rp229 miliar serta penggunaan SiLPA sebesar Rp351 miliar.
Bupati Klungkung, I Made Satria, mengapresiasi langkah DPRD yang memberikan persetujuan pinjaman daerah sebagai instrumen percepatan pembangunan. Ia menilai dukungan legislatif menjadi elemen penting untuk menjaga kelancaran program prioritas.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas persetujuan Pinjaman Daerah. Ini merupakan wujud dukungan terhadap percepatan pembangunan yang sedang kami lakukan,” kata Bupati Satria.
Rapat paripurna juga mencatat sejumlah catatan strategis dari fraksi-fraksi. Fraksi Partai Gerindra menekankan perlunya efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak prioritas serta mengevaluasi proyek lampu penerangan jalan agar tidak menimbulkan beban biaya baru. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan hidup.
Setelah disahkan, dokumen APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi dalam tiga hari ke depan sebelum ditetapkan secara final.
