Tangerang, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Tangerang dari Komisi IV Teja Kusuma dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya perluasan layanan transportasi gratis bagi pelajar yang saat ini dinilai belum merata dan masih membutuhkan penguatan dari sisi rute, layanan, serta sistem pengelolaan.
“Sejak dua bulan lalu, pelayanan diperluas melalui Si Benteng yang mencakup lebih banyak kecamatan. Ini menjawab kebutuhan pelajar di jam keberangkatan dan kepulangan sekolah,” ujar Teja, Kamis (4/12).
Menurutnya, perluasan layanan yang awalnya mengandalkan mobil angkutan berwarna kuning kini ditopang moda transportasi massal Si Benteng serta Bus Tayo. Layanan ini memungkinkan pelajar menggunakan angkutan massal secara gratis, sementara masyarakat umum dikenakan tarif subsidi Rp2.000. Namun cakupan wilayah dinilai masih belum merata.
“Kalau melihat efektivitas jalur, semua kecamatan belum terlayani. Di beberapa titik masih banyak pelajar yang bergantung pada angkot konvensional yang tidak masuk skema layanan gratis,” jelasnya.
Teja juga menyoroti mekanisme pembayaran yang masih bercampur antara metode digital dan manual, yang dinilai rawan kebocoran pendapatan serta menghambat transparansi.
“Ke depan, semua layanan Si Benteng harus menerapkan tap on board. Masyarakat cukup men-tap kartu saat naik. Ini untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan profesionalitas PT TNG,” ucapnya.
Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran, pemasangan CCTV, dan GPS merupakan bagian dari modernisasi layanan transportasi publik yang dikelola BUMD PT TNG. Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda juang PDI Perjuangan yang menargetkan peningkatan dividen PT TNG pada 2027.
Teja mengungkapkan bahwa program transportasi gratis bagi pelajar mulai dicanangkan pada 2025 melalui armada hibah. Namun jumlah unit saat itu belum mencukupi kebutuhan kota. Pada 2026, perluasan layanan dilakukan melalui optimalisasi armada Si Benteng di jam-jam khusus pelajar.
Meski demikian, perluasan layanan disebut belum menyeluruh. Evaluasi jalur terus dilakukan untuk menentukan koridor mana yang layak dipertahankan atau ditutup. PT TNG sendiri belum berencana menambah ritase atau membuka rute baru, dan lebih memprioritaskan pemindahan armada dari jalur sepi ke jalur padat.
“Yang utama itu evaluasi. Jalur sepi ditutup atau disesuaikan, yang ramai diperkuat. Kita tidak ingin membuka rute baru sebelum kajiannya matang,” tegas Teja.
Terkait rencana penambahan layanan pada 2026, Teja menyebut kajian Dinas Perhubungan masih berlangsung. Dishub mendorong penambahan ritase, sementara PT TNG memilih menuntaskan evaluasi rute yang ada.
“Harapannya, semua jalur yang dibutuhkan pelajar bisa dibuka. Tapi kebijakannya harus sesuai dengan hasil kajian dan tetap memperhatikan hubungan dengan transportasi konvensional,” ungkapnya.
Dengan penguatan rute, digitalisasi pembayaran, dan layanan yang semakin profesional, DPRD Kota Tangerang berharap transportasi publik dapat berkembang menjadi moda modern, transparan, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat—khususnya para pelajar.
