Barito Utara, Gesuri.id - Anggota DPRD Barito Utara Nanuk Saritani yang juga politisi PDI Perjuangan menegaskan, momentum Peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PUPR harus dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi partisipatif terhadap kinerja pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan yang baik bukan sekadar mengejar capaian fisik, tetapi memastikan setiap proyek benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pekerja PUPR. Namun, apresiasi terbaik adalah dengan memastikan karya mereka tepat guna dan sesuai kebutuhan warga. Peran DPRD di sini adalah memastikan suara konstituen kami didengar sejak awal perencanaan,” kata Nanuk Saritani, Kamis (4/12).
Nanuk menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Barito Utara selama ini menunjukkan progres positif, terutama dukungan pemerintah daerah dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan layanan dasar. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan berkeadilan hanya terwujud bila masyarakat dilibatkan secara langsung sejak perencanaan hingga evaluasi.
Menurutnya, infrastruktur berkeadilan adalah infrastruktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat, bukan semata perencanaan teknis pemerintah. Karena itu, ia menilai mekanisme Musrenbang masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada formalitas.
Nanuk juga mengusulkan agar Dinas PUPR memperluas sosialisasi dan meningkatkan dialog publik sebelum proyek berjalan.
Termasuk meminta masukan dari kelompok perempuan, pemuda, hingga kelompok masyarakat rentan yang sering kali memiliki kebutuhan berbeda namun kurang terakomodasi dalam proses perencanaan.
Menurutnya, pelibatan banyak pihak tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dampaknya, keberlanjutan penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur dapat terjaga lebih baik.
Selain itu, Nanuk menekankan perlunya evaluasi pascapembangunan yang tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan penerima manfaat secara langsung. Dengan demikian, setiap proyek dapat dinilai keberhasilannya berdasarkan dampak nyata, bukan sekadar laporan administrasi.
“Dengan evaluasi partisipatif, kita bangun infrastruktur sekaligus memperkuat demokrasi. Hasilnya lebih berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh setiap kalangan, seperti harapan Bupati,” ujarnya.
Nanuk berharap pemerintah daerah bersama jajaran PUPR terus membuka ruang dialog, memperbaiki sistem pengumpulan aspirasi, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari wujud fisik, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup.
