Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan memberikan catatan kritis terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PDI Perjuangan menilai, banyak kebijakan dan program strategis pemerintah yang perlu dievaluasi secara mendasar.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa evaluasi ini sangat penting demi membenahi berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat saat ini.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Tepat hari esok, dua tahun sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran. Tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget," ujar Djarot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Djarot menyoroti sejumlah program dan isu krusial yang dianggap belum optimal, antara lain:
1. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Menurut Djarot, pemerintah masih terjebak dalam pola penanganan yang reaktif ketimbang pencegahan. Padahal, potensi fenomena iklim El Nino yang dahsyat sudah diprediksi sebelumnya. Dampaknya, karhutla yang meluas menimbulkan penderitaan bagi masyarakat di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
2. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mengenai program MBG, Djarot menilai niat memberikan gizi kepada masyarakat sudah selaras dengan amanat konstitusi. Namun, ia mengkritik keras tata kelolanya yang dinilai kurang didasari kajian mendalam.
"Tata kelolanya perlu dievaluasi secara mendasar. Terkesan program ini tidak melalui kajian mendalam sehingga memicu penyimpangan, bahkan terbukti Kepala Badan Gizi Nasional sampai terjerat kasus hukum," tegasnya.
3. Kejelasan Konsep Koperasi Merah Putih
Program Koperasi Merah Putih juga tidak luput dari sorotan. Menurut Djarot, konsep dan unit usahanya belum jelas, mulai dari wacana menjadikannya toko kelontong/serba ada hingga tempat penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Hal seperti ini terkesan hanya cari-cari proyek. Konsepnya tidak jelas, padahal menghabiskan dana hingga triliunan rupiah. Tanpa konsep matang, koperasi dikhawatirkan justru menjalankan usaha yang bertentangan dengan kepentingan publik," lanjutnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
4. Pengangguran, Korupsi, dan Anjloknya Ekonomi
Selain program kerja, Djarot menyinggung masih tingginya angka pengangguran serta maraknya praktik korupsi yang membelit berbagai lembaga negara. Di sisi ekonomi, ia menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menembus Rp18.000 per dolar AS.
Melihat deretan persoalan tersebut, Djarot menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan ini tidak boleh sekadar dijadikan momentum untuk menyenangkan pihak penguasa.
"Evaluasi harus dilakukan secara betul-betul kritis terhadap realitas yang terjadi. Menurut hemat saya, dalam dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja," pungkas Djarot.
