Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Anggota DPRD Jawa Timur Edi Paripurna mengatakan, kondisi inflasi pangan yang relatif terkendali pada akhir 2025 perlu dipertahankan dan diperkuat dalam beberapa pekan ke depan seiring meningkatnya permintaan bahan pokok jelang Ramadan dan Lebaran.
“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini di Surabaya, Selasa.
Baca: Ganjar Pranowo Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada
Ia menyampaikan hal tersebut merespons data inflasi terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 5 Januari 2026.
BPS mencatat inflasi tahunan Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 2,93 persen secara year-on-year, dengan inflasi bulanan sebesar 0,76 persen.
BPS juga mencatat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep yang mencapai sekitar 3,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.
Laju inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi kontributor utama.
Sementara itu, data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan sejumlah komoditas pangan mengalami tekanan kenaikan harga, meski sebagian lainnya masih relatif stabil.
Per 8 Januari 2026, harga gula pasir tercatat sekitar Rp16.000 per kilogram. Harga MinyaKita di beberapa kabupaten berada di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter.
Sementara harga daging sapi paha belakang berada pada kisaran Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogram, serta bawang merah sekitar Rp35.602 per kilogram.
Edi menilai koordinasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan yang tidak wajar.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Upaya tersebut antara lain melalui penguatan pengawasan distribusi dan pemerataan pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Jawa Timur, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna meminimalkan disparitas harga antar wilayah.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu juga mendorong agar data inflasi dari BPS dan pemantauan harga melalui Siskaperbapo dijadikan dasar kebijakan yang proaktif.
Menurutnya, stabilitas harga penting tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi kepastian usaha pelaku sektor pangan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Probolinggo–Pasuruan itu menekankan pentingnya sinergi dengan dinas terkait dan para pemangku kepentingan pasar agar potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini, khususnya untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
