Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti komposisi belanja anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak efisien dan berpotensi melenceng dari tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Edy menilai dominasi belanja penunjang, khususnya kendaraan, menunjukkan adanya persoalan serius dalam penentuan prioritas.
Berdasarkan data yang beredar, belanja kendaraan mencapai Rp1,39 triliun, dengan sekitar Rp1,2 triliun digunakan untuk pengadaan lebih dari 20 ribuan unit sepeda motor listrik. Selain itu ada anggaran pengadaan perlengkapan penunjang seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki yang mencapai total Rp623,3 miliar.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
“Ini program gizi, maka seharusnya yang menjadi prioritas adalah makanan,” kata Edy.
Edy menegaskan bahwa meskipun anggaran tersebut telah disetujui pada 2025, langkah efisiensi tetap harus dilakukan. Dia meminta agar pengadaan yang tidak mendesak dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh.
“Meski anggarannya sudah disetujui, sebaiknya tetap diefisiensikan. Pengadaan berikutnya dihentikan dulu sampai ada evaluasi yang jelas,” ujar Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu.
Edy juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku belum mengetahui detail pengadaan motor listrik tersebut dan sebelumnya sempat menolak usulan serupa karena dinilai bukan prioritas. Ia menilai penting adanya koordinasi yang lebih ketat antara BGN dan Kementerian Keuangan agar setiap pengadaan benar-benar sesuai dengan prioritas program.
“Kementerian Keuangan perlu menyisir ulang untuk melakukan efisiensi seperti yang dilakukan di kementerian lain,” ujar Edy.
Baca: Rekam Jejak Ganjar Pranowo Telah Teruji
Lebih lanjut, Edy mengingatkan bahwa persoalan ini tidak terlepas dari aspek regulasi, khususnya Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka ruang penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak memicu praktik pengadaan yang tidak efisien.
“Kalau mekanisme penunjukan langsung ini tidak diperbaiki, maka potensi pembelian yang tidak tepat akan terus terjadi. Ini harus direvisi,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Edy menegaskan bahwa untuk menjaga fokus program MBG, pengadaan seperti motor listrik dan perlengkapan non-prioritas sebaiknya dibatalkan. Ke depan, setiap rencana pengadaan harus dikomunikasikan secara transparan dan mendapatkan pengawasan yang memadai.
“Uang negara harus dipastikan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pemenuhan gizi,” ujar Edy.
Menurut dia, polemik ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan penggunaannya. Tanpa koreksi yang serius, program MBG berisiko kehilangan substansi utamanya.
