Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemadaman api dan pemulihan lingkungan, tetapi juga dengan memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar asap.
Edy menilai, paparan kabut asap yang berulang setiap musim karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” tegas Edy melalui kanal media sosial Fraksi PDI Perjuangan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Menurut Edy, upaya perlindungan kesehatan harus dilakukan secara antisipatif tanpa menunggu lonjakan jumlah pasien. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, pasokan oksigen, serta mekanisme rujukan yang memadai.
Kesiapan tersebut dinilai penting agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat memperoleh pertolongan secara cepat dan tepat.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan secara umum, Edy mendorong penguatan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Puskesmas perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini gangguan pernapasan, memberikan penanganan awal, serta merujuk pasien yang membutuhkan layanan lanjutan.
“Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu diperkuat agar mampu melakukan deteksi dini, menangani keluhan pernapasan, serta merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan,” jelasnya.
Pentingnya kesiapan layanan kesehatan tersebut turut menjadi perhatian di tengah data Kementerian Kesehatan yang mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun atau balita. Data ini menunjukkan besarnya kebutuhan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, terutama di tengah persoalan kualitas udara di sejumlah wilayah.
Edy menyoroti balita sebagai salah satu kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dari dampak buruk kabut asap. Selain balita, pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pemantauan kondisi warga, serta penyampaian informasi mengenai langkah pencegahan paparan asap kepada masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pengendalian kebakaran, tetapi harus turut memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Koordinasi antarlembaga dan kesiapan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko penyakit akibat paparan asap. Dengan langkah yang terencana, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih baik selama periode karhutla.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Penguatan pelayanan kesehatan juga perlu disertai langkah pencegahan yang konsisten, termasuk pemantauan kualitas udara dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai risiko paparan kabut asap. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mengetahui langkah perlindungan yang dapat dilakukan serta tempat memperoleh pertolongan ketika mengalami keluhan kesehatan. Pendekatan tersebut penting agar penanganan dampak karhutla dapat dilakukan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pengobatan setelah warga jatuh sakit.
Edy menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan pengendalian kebakaran dan perlindungan lingkungan secara bersamaan dengan penguatan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Dengan kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan yang memadai, risiko gangguan pernapasan akibat kabut asap diharapkan dapat ditekan sehingga keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
