Buleleng, Gesuri.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik, biaya yang terjangkau, serta penguatan fasilitas bagi jemaah haji asal Bali.
Kiprahnya di Komisi VIII DPR RI membuat dirinya akrab dijuluki “Haji Ketut” oleh rekan-rekannya karena aktif mengkritisi penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangan haji.
Julukan tersebut disampaikan Kariyasa saat berdialog dengan warga Muslim di Masjid Kuna Keramat Singaraja, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam urusan haji merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai anggota DPR RI dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
“Saya sering dipanggil ‘Haji Ketut’ oleh teman-teman. Itu karena saya ikut mengurusi dan mengkritisi pelaksanaan pelayanan haji dan pengelolaan keuangan haji,” ujarnya.
Pada periode keduanya di DPR RI, Kariyasa bertugas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Ia menyebut komisi tersebut sebagai “Komisi Akhirat” karena banyak menangani persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat harus melampaui perbedaan latar belakang agama dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Kariyasa juga terlibat dalam Panitia Kerja (Panja) pembentukan Undang-Undang Haji dan Umrah serta mendukung pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Ia menilai pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji perlu dilakukan secara serius, mulai dari kualitas pelayanan hingga pengelolaan anggaran.
“Saya tidak mencampuri urusan orang beragama, tetapi yang menyangkut kepentingan masyarakat, keuangan, dan program, banyak saya membantu teman-teman dari semua agama, termasuk Muslim,” katanya.
Salah satu upaya yang diperjuangkannya adalah menjaga agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak terus meningkat dan, jika memungkinkan, dapat diturunkan. Dalam keterangannya, Kariyasa menyebut biaya haji untuk 2027 telah disepakati turun sekitar Rp3,1 juta. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat dana secara keseluruhan hingga sekitar Rp500 miliar bagi jemaah haji. Ia berharap kebijakan pembiayaan haji semakin berpihak kepada masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Selain persoalan biaya, Kariyasa mendorong pembangunan fasilitas embarkasi dan asrama haji di Bali untuk mempermudah keberangkatan jemaah dari Pulau Dewata. Selama ini, jemaah haji asal Bali harus berangkat melalui Embarkasi Surabaya. Menurutnya, ketersediaan fasilitas di Bali akan membantu meningkatkan efisiensi perjalanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi calon jemaah.
Dalam upaya tersebut, Kariyasa mengungkapkan adanya tanah wakaf di kawasan Sidakarya, Denpasar, yang dinilai strategis untuk pengembangan fasilitas haji. Lahan yang berada di dekat Bypass Ngurah Rai itu disebut telah dihibahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah. “Kami mendorong pembangunan Asrama Haji di Sidakarya. Pada 2027 sudah dianggarkan Rp100,5 miliar untuk pembangunan asrama tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, lahan seluas 30 are itu dinilai memadai untuk mendukung kebutuhan jemaah haji asal Bali yang jumlahnya sekitar 650 orang.
Kariyasa menyatakan, rencana pembangunan tersebut telah mendapat perhatian melalui peninjauan lokasi oleh Komisi VIII DPR RI. Ia berharap proses pembangunan dapat ditindaklanjuti secara optimal agar fasilitas tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Menurutnya, keberadaan asrama haji di Bali bukan hanya mendukung kelancaran persiapan keberangkatan, tetapi juga menjadi bentuk peningkatan pelayanan publik bagi umat Muslim di daerah tersebut.
Dialog di Masjid Kuna Keramat Singaraja itu turut dihadiri Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Buleleng Muhammad Mujib, Ketua DMM Kampung Kajanan H. Ahmad Fausi, tokoh masyarakat, serta warga Muslim dari Kampung Kajanan dan Kampung Bugis. Melalui pertemuan tersebut,
Kariyasa menegaskan pentingnya komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Ia berharap upaya perbaikan pelayanan haji dan pembangunan fasilitas di Bali dapat terus berlanjut demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
