Ikuti Kami

Erupsi Gunung Api Intai Flotim dan Lembata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Desak Pemprov Salurkan Masker

Oleh karena itu, Pemprov NTT diminta tidak hanya berfokus pada bantuan logistik pangan.

Erupsi Gunung Api Intai Flotim dan Lembata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Desak Pemprov Salurkan Masker
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Hironimus T. Banafanu.

Kupang, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT segera mendistribusikan bantuan masker pengaman bagi warga terdampak erupsi gunung api di Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Hironimus T. Banafanu, mengingatkan bahwa selain potensi gempa, NTT saat ini tengah berhadapan dengan ancaman letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur dan Gunung Ile Lewotolok di Lembata.

Oleh karena itu, Pemprov NTT diminta tidak hanya berfokus pada bantuan logistik pangan, tetapi juga memperhitungkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan abu vulkanik.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah intervensi ketersediaan masker pengaman sebagai sarana perlindungan kesehatan bagi rakyat di Flores Timur dan Lembata," ujar Hironimus saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Perubahan APBD NTT TA 2026.

Hironimus menyoroti pentingnya pasokan masker bagi civitas academica di wilayah terdampak. Menurutnya, hujan abu vulkanik berpotensi mengganggu efektivitas kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Anggota Komisi I DPRD NTT tersebut menegaskan, ketersediaan masker di lingkungan sekolah sangat krusial agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

"Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemenuhan masker ini masuk dalam agenda prioritas intervensi penanganan bencana pemprov," tegasnya.

Tak hanya soal masker, Fraksi PDI Perjuangan melayangkan sejumlah poin evaluasi kritis terkait strategi kebencanaan dan keuangan daerah:

- Penguatan Mitigasi Bencana: 

Paradigma pembangunan NTT didorong bergeser dari sekadar merespons bencana (reaktif) menjadi penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta ketahanan masyarakat (proaktif).

- Peningkatan Belanja Tidak Terduga (BTT): 

Pemprov diminta mengalokasikan BTT pascabencana yang memadai, akuntabel, dan transparan.

- Infrastruktur Tahan Bencana: 

Mengingat NTT adalah wilayah kepulauan rawan bencana, pembangunan fisik—termasuk tata ruang dan sistem peringatan dini—harus berkaca pada pengalaman Gempa Flores.

- Renegosiasi Utang SMI: 

Pemprov NTT didesak melakukan renegosiasi dengan Pemerintah Pusat terkait pokok dan bunga pinjaman PT SMI di Kementerian Keuangan guna menyeimbangkan postur fiskal daerah.

Quote