Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) menekankan pentingnya data dalam evaluasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Dengan data tersebut akan terlihat bagaimana pelaksanaan PPKM tersebut efektif atau tidak dalam menekan laju pandemi COVID-19.
"Dari evaluasi itu, yang tentu harus berbasis data dan riset, yang sesuai dengan temuan di lapangan. Maka, evaluasi berbasis data itu menjadi dasar dari kebijakan pemerintah untuk masa mendatang," katanya, di Jakarta, Senin (25/1).
Baca: Hendi Minta Warga Tambakrejo Segera Tempati Kampung Nelayan
Lebih lanjut Gus Nabil menjelaskan ada yang kurang dari PPKM itu yang harus diperjelas, kenapa kurang maksimal, apa kendalanya, sekaligus tantangannya apa saja.
"Dari kendala-kendala itu, kita bisa cek lagi, apakah bisa diperbaiki untuk kebijakan masa mendatang. Tentu, kebijakan-kebijakan itu harus terintegrasi dengan antarkementerian yang saling melengkapi," katanya.
Terkait efektivitas PPKM, kata Gus Nabil, perlu dilihat data secara valid, baik dari peta persebaran maupun kondisi di rumah sakit saat ini.
"Tapi, yang ingin saya garis bawahi, kita harus melihat tren selama beberapa pekan, tidak hanya data satu hari saja," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sebuah kebijakan harus dilihat secara komprehensif dan dari berbagai sudut pandang.
"Tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi dan kesejahteraan publik. Pemerintah terus bergerak untuk vaksin, yang menjadi di antara tumpuan kerja strategis dalam pandemi ini," katanya.
Baca: PPKM Kembali Diperpanjang, Rahmad Usulkan Hal Ini
Selanjutnya, publik bisa mendukung dengan terus mematuhi protokol kesehatan, menjaga kekebalan tubuh, olahraga secara teratur, dan menjaga pola makan.
Menurut Gus Nabil, cara apapun tujuannya sama, yakni menekan persebaran COVID-19, mengurangi yang terkena virus, menangani yang sudah terlanjur positif COVID-19 agar sembuh, seraya menjaga keseimbangan ekonomi.
"Jadi, regulasi apapun akan mengarah ke sana. Kita sejak awal abai manajemen data maka ini dari Kemenkes sedang merapikan kembali agar bisa terpantau secara jelas hingga bisa dieksekusi dalam kebijakan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
