Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS Koperasi).
Lembaga seperti itu akan berdampak positif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.
“Kita menyambut baik dan mendukung rencana untuk membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untuk koperasi. Ini sudah menjadi keinginan para pegiat dan anggota koperasi di Indonesia,” kata Evita di Jakarta, Senin (26/10).
Dia menanggapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang menyebut perlu ada lembaga penjaminan simpanan khusus koperasi di Indonesia agar masyarakat tertarik untuk menempatkan uangnya di koperasi.
Baca: Evita: Tak Salah Anggota DPR Perjuangkan CSR Untuk Rakyat
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, keberadaan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi akan membuat para anggota koperasi maupun pihak terkait lainnya yang berinvestasi semakin lega dan bergairah. Sebab, simpanan mereka di koperasi dijamin.
Hal ini juga akan menambah keyakinan perkembangan koperasi akan semakin baik ke depan, apalagi dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang memang memberikan iklim yang sangat baik bagi pertumbuhan koperasi dan UMKM.
“Pembentukan LPS Koperasi ini sangat sejalan dengan semangat yang diberikan UU Cipta Kerja bagi perkembangan koperasi. Saya sangat yakin, koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia akan makin penting peranannya ke depan. Apalagi, saya melihat ada semangat baru yang ditunjukkan koperasi Indonesia untuk bisa lebih baik dari sisi SDM maupun penggunaan teknologi. Ini semua memang harus difasilitasi, kita beri ruang bagi koperasi untuk tumbuh,” sambungnya.
Seharusnya, kata Evita, soal LPS Koperasi ini dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu. Apalagi, dia mendengar tidak sedikit pelaku koperasi yang berharap itu bisa dibahas disana.
Meski demikian, kata dia, masih terbuka berbagai opsi sebagai payung hukumnya, seperti keputusan menteri atau peraturan menteri, mengacu kepada pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang dibentuk melalui keputusan menteri koperasi dan UKM.
Sebagai tahap awal, tidak masalah, meskipun nantinya dibutuhkan UU khusus seperti UU Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan untuk perbankan.
“Silakan saja, selalu terbuka opsi untuk itu. Misalnya, apakah nanti dia akan menjadi unit di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, seperti misalnya keberadaan LPDB-KUMKM yang dibentuk melalui keputusan menteri. Tetapi, saya juga sangat mendukung jika dalam perjalanannya nanti ada UU tersendiri yang mengatur soal LPS Koperasi. Yang penting berjalan dulu dan kita lihat seperti apa format terbaiknya,” ucapnya.
Hanya saja, Evita mengingatkan, persoalan LPS Koperasi memerlukan pembahasan yang detail mengenai bentuk lembaganya, seperti apa pengawasannya, bagaimana ketentuan mengenai besaran simpanan yang dijamin, siapa saja yang wajib menjadi peserta, berapa kewajiban yang harus dibebankan kepada koperasi peserta dan lainnya.
Baca: Kinerja Lampaui Target, Evita Puji Kemendag
Dalam hal ini, sebaiknya, Kementerian Koperasi dan UKM mengambil inisiatif untuk mengajak pelaku koperasi di Indonesia untuk berdiskusi.
“Yang jelas begitu kita sepakat LPS Koperasi dibentuk maka konsekuensinya cukup banyak, baik bagi pemerintah maupun bagi koperasi. Terutama pengawasannya. Tapi apapun itu saya melihat koperasi di Indonesia akan mau mengikutinya.”
Evita sendiri mengaku ingin melihat koperasi Indonesia akan banyak yang menjadi pelaku ekonomi global sebagaimana ditunjukkan koperasi koperasi di berbagai negara di Eropa, seperti Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang.
“Ini momentum koperasi untuk bertumbuh, dan iklimnya sudah dibentuk. Semoga koperasi kita bisa besar dan kuat menjadi pemain global seperti yang pernah diharapkan Presiden Joko Widodo,” kata Evita.
