Bandung Barat, Gesuri.id — Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kanim Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing (WNA).
Pengawasan ekstra ketat dinilai krusial guna mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Agenda ini dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kanim Kelas I TPI Bandung Arya Pradhana Anggakara.
"Isu TPPO di Jawa Barat telah mencapai tingkat kewaspadaan yang memerlukan perhatian serius pilar penegak hukum dan keimigrasian. Kanim Bandung berada di garis terdepan dalam filtrasi dini melalui penerbitan paspor dan pemeriksaan keimigrasian," tegas Andreas.
Andreas menjelaskan, pengawasan mendesak dilakukan karena Jawa Barat secara historis merupakan salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia. Tingginya permohonan paspor di Kanim Bandung berbanding lurus dengan besarnya risiko eksploitasi dan penyaluran tenaga kerja nonprosedural.
Urgensi tersebut diperkuat oleh rekam jejak pengungkapan kasus oleh Polda Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir, di mana TPPO marak menggunakan modus tawaran kerja ke Malaysia, Kamboja, hingga Timur Tengah.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
- Ancaman Eksploitasi: Korban tidak hanya dijebak menjadi pekerja migran ilegal, tetapi kerap dipaksa masuk ke jaringan judi daring dan online scamming.
- Fungsi Pencegahan: Dokumen perjalanan harus dipastikan tepat sasaran agar tidak disalahgunakan oleh sindikat TPPO.
- Sinergi Lintas Sektor: Menguatkan kolaborasi antara jajaran keimigrasian dan aparat kepolisian sejak tahap awal penerbitan dokumen.
"Sinergi antara imigrasi dan kepolisian menjadi kunci agar pencegahan TPPO bisa dilakukan lebih awal, sebelum warga kita menjadi korban di luar negeri," pungkas Andreas.
