Ambon, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.
Pandangan ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD Maluku di ruang sidang utama Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/9/2025).
Menurut Alhidayat, penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, apalagi ditambah penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp215 miliar. Kondisi ini mengharuskan strategi belanja lebih selektif dan berorientasi pada hasil.
“Kami mengusulkan agar alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alhidayat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berimplikasi langsung pada struktur penerimaan RAPBD. Rendahnya kontribusi sejumlah BUMD menjadi perhatian khusus.
“BUMD harus dievaluasi total. Pengelolaannya harus profesional, berbasis kompetensi direksi, dengan struktur manajemen yang efektif agar target pendapatan dapat tercapai,” tegasnya.
Lebih jauh, Alhidayat menegaskan pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik, efisien, dan tepat sasaran.
Sikap kritis Fraksi PDI Perjuangan ini mencerminkan dorongan kuat untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang lebih efisien, peningkatan PAD, serta penguatan peran BUMD sebagai instrumen penting pembiayaan pembangunan Maluku.
