Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah mengatakan partainya akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar menjadi calon Ketua MPR
Menurut dia, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.
Baca: Matang Sebagai Politisi, Puan Layak Pimpin DPR
"Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," kata Basarah di Jakarta, Rabu (2/10).
Dia menjelaskan setelah seluruh fraksi di MPR dan Kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR, maka dasar penentuan menjadi Ketua MPR adalah dengan pertimbangan partai memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2019.
Hal tersebut menurut dia, sama dengan mekanisme penentuan jabatan Ketua DPR RI. Namun partainya meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila tidak menganut prinsip "pemenang pemilu mengambil semua".
"Karena itu, kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sudah dipimpin kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan," ujarnya.
Dia mengatakan, ada syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada Rabu (2/10).
Menurut dia, PDI Perjuangan meminta agar pemilihan Ketua MPR harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari pemungutan suara atau "voting".
"PDI Perjuangan mempersilahkan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat," katanya.
Kedua menurut dia, PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan tahun 2024, sesuai konstitusi.
Baca: Ketua DPR RI Perempuan Pertama, Sejarah Baru Tercipta
Ketiga, PDI Perjuangan meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.
"Kami meminta untuk melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas pembinaan ideologi bangsa," ujarnya.
